hukum

Kasus KBS Bukan OTT: Wali Kota Surabaya Tak Mendeteksi Persoalan?

Jumat, 20 November 2026 | 14:18 WIB

SURABAYA NAWACITAPOST.COM – Tiga pejabat dan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode 2025–2026.

Di balik dugaan kerugian negara Rp3,27 miliar, muncul pertanyaan mendasar: mengapa pengawasan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak lebih awal mendeteksi persoalan tersebut?

Kasus ini bukan bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). Berdasarkan kronologi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, prosesnya telah berjalan sejak Februari 2025. Saat itu, jajaran direksi dan sejumlah karyawan KBS mulai menerima panggilan pemeriksaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Pemeriksaan berlanjut pada April 2025. Artinya, perkara ini berkembang melalui proses penelusuran hukum, bukan penangkapan mendadak.

Justru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak 2025, efektivitas pembinaan dan pengawasan Pemkot Surabaya patut dipertanyakan. Direksi dan Badan Pengawas (Bawas) KBS merupakan bagian dari struktur pengelolaan perusahaan daerah yang berada dalam lingkup pembinaan pemerintah kota. Bagaimana laporan kinerja, evaluasi keuangan, dan pertanggungjawaban mereka selama periode tersebut?

Perhatian pertama mengarah kepada Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya. Bagaimana mekanisme pemantauan terhadap direksi dan Bawas KBS? Apakah laporan keuangan maupun laporan kinerja sepanjang 2025–2026 pernah menunjukkan indikasi persoalan? Jika ada, apakah temuan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk diteruskan kepada Wali Kota?

Sebaliknya, jika tidak pernah ditemukan indikasi penyimpangan, bagaimana evaluasi dilakukan? Apakah sebatas menerima laporan administratif di atas meja, atau benar-benar memeriksa substansi penggunaan anggaran, transaksi keuangan, serta pertanggungjawaban direksi? Bagian Perekonomian semestinya tidak hanya menjadi jalur administrasi, tetapi juga memastikan pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah berjalan efektif.

Pertanyaan berikutnya mengarah kepada Sekda dan Wali Kota Surabaya. Bagaimana keduanya memastikan hasil pemantauan Bagian Perekonomian ditindaklanjuti? Ketika persoalan hukum KBS mulai bergulir sejak Februari 2025 dan pemeriksaan berlanjut pada April 2025, apakah perkembangan tersebut pernah menjadi perhatian dalam evaluasi internal Pemkot? Pemerintah memang tidak harus mengetahui setiap tindakan individual pejabat perusahaan, tetapi mekanisme pengawasan seharusnya mampu mendeteksi dan menindaklanjuti indikasi penyimpangan.

SIAPA YANG MENGAWASI BADAN PENGAWAS?

Posisi Bawas KBS juga perlu dievaluasi. Jika lembaga ini bertugas mengawasi jalannya pengelolaan perusahaan, bagaimana Pemkot menilai efektivitas kinerjanya ketika salah satu anggotanya justru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut? Siapa yang mengawasi pengawas? Apakah selama menjalankan tugas pernah ada catatan khusus, rekomendasi perbaikan, atau peringatan terhadap direksi maupun pengelolaan keuangan perusahaan?

Kekosongan jabatan Direktur Utama KBS juga membutuhkan penjelasan. Bagaimana pengendalian perusahaan dan pertanggungjawaban operasional dijalankan apabila belum ada Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama yang ditunjuk? Dalam kondisi tersebut, bagaimana Bagian Perekonomian memastikan koordinasi dan pengawasan tetap berjalan tanpa celah?

Nawacitapost telah berupaya menghubungi Kepala Bagian Perekonomian dan Sekda Pemkot Surabaya untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme pengawasan, evaluasi direksi dan Bawas, serta tindak lanjut atas perkembangan perkara KBS. Namun, hingga berita ini disusun, keduanya masih belum dapat dihubungi.

Wali Kota Surabaya juga perlu memberikan penjelasan terbuka. Sebab, tanggung jawab pidana para tersangka harus dibuktikan melalui proses hukum, sedangkan tanggung jawab institusional pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan merupakan persoalan berbeda yang tetap harus dievaluasi. ***

Tags

Terkini