hukum

Skandal KBS Rp3,27 Miliar, Empat Tersangka Ditahan! Berikut Kronologinya!

Jumat, 20 November 2026 | 09:49 WIB

 

SURABAYA NAWACITAPOST.COM – Bukan sekadar dugaan penyimpangan anggaran. Kasus korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026 kini mengungkap dugaan penggunaan uang kas perusahaan untuk mengupayakan penghentian perkara hukum. Ironisnya, uang yang disebut-sebut disiapkan untuk menutup perkara justru diduga tidak pernah sampai kepada penyidik kejaksaan.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur akhirnya menetapkan empat orang sebagai tersangka pada Kamis (19/11/2026) malam. Mereka adalah Mochammad Nahroni (MN), Direktur Keuangan dan SDM KBS; Nurika Widyasanti (NW), Direktur Operasional dan Umum KBS; Eliya Emi Suprapto (EES), anggota Badan Pengawas KBS; serta Muhammad Ma'ruf Syah (MM), advokat dari kantor hukum Ma'ruf Syah & Partners.

Keempatnya menjalani pemeriksaan sejak Kamis pagi hingga malam. Setelah penetapan tersangka, mereka langsung ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya di lingkungan Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung 19 November hingga 8 Desember 2026.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan bahwa perkara ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, jajaran direksi dan sejumlah karyawan KBS menerima panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Menghadapi persoalan tersebut, Nurika dan Nahroni kemudian menghubungi Eliya untuk mencarikan pengacara yang dinilai dapat membantu menangani perkara. Eliya selanjutnya memperkenalkan keduanya kepada Ma'ruf Syah.

Namun, menurut konstruksi penyidikan Kejati Jatim, pendampingan hukum tersebut kemudian berkembang menjadi dugaan upaya menghentikan perkara. Ma'ruf diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta serta dana Rp500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.

Permintaan tersebut disetujui oleh Nurika dan Nahroni dengan menggunakan uang kas perusahaan. Keduanya kemudian memerintahkan Sutini, Kepala Departemen Keuangan KBS yang kini berstatus saksi, untuk mencairkan dana tersebut.

Uang itu selanjutnya diserahkan Eliya kepada Ma'ruf Syah. Namun, berdasarkan keterangan penyidik, dana tersebut tidak pernah diteruskan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Persoalan belum berhenti. Pada April 2025, ketika direksi dan Badan Pengawas KBS kembali diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2023–2024, permintaan dana kembali muncul.

Ma'ruf diduga meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp995 juta yang kembali disetujui oleh jajaran direksi. Setelah itu, permintaan uang disebut terus meningkat hingga total pengeluaran kas perusahaan untuk kepentingan tersebut mencapai Rp2,41 miliar.

Ironisnya, menurut Kejati Jatim, uang miliaran rupiah tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik. Proses pemeriksaan dan penyidikan tetap berjalan.

Untuk membuat pengeluaran tersebut seolah-olah merupakan kegiatan perusahaan yang sah, keempat tersangka diduga bersekongkol menyusun sejumlah dokumen pertanggungjawaban. Di antaranya perjanjian kerja sama jasa hukum, ulasan atau review SOP KBS, perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, serta kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi senilai total Rp2,41 miliar.

Temuan penyidikan juga tidak berhenti pada dugaan pengeluaran untuk jasa hukum. Kejati Jatim mengungkap adanya pengeluaran kas lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, meliputi biaya operasional BBM, pembayaran THR, dan honorarium.

Rinciannya, Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026. Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, total uang kas KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 2025–2026 mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.

Halaman:

Tags

Terkini