hukum

AMI Ancam Kepung Balai Kota hingga Sejumlah Mal, Desak Pengusutan Pembuangan Limbah Medis Sembarangan

Kamis, 19 November 2026 | 13:33 WIB
Baihaki Akbar Ketua Umum AMI (Istimewa)

 

SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Kalau limbah rumah tangga saja harus dipilah, lalu bagaimana jika limbah medis yang berpotensi menularkan penyakit justru diduga dibuang ke tempat sampah umum? Apakah keselamatan warga kalah penting dibanding kenyamanan operasional dan kepentingan bisnis pusat perbelanjaan?

Pertanyaan itulah yang kini ditagih Aliansi Madura Indonesia (AMI) kepada Pemerintah Kota Surabaya. Organisasi tersebut bersiap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dengan slogan “Geruduk, Kepung dan Duduki”, menyusul dugaan pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis ke tempat sampah umum di sejumlah pusat perbelanjaan.

Aksi dijadwalkan berlangsung selama lima hari, Senin hingga Jumat (23–27 November 2026), mulai pukul 08.00 WIB. Sejumlah kantor pemerintahan dan pusat perbelanjaan masuk dalam daftar sasaran aksi, mulai Balai Kota Surabaya, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan hingga sejumlah mal dan plaza di Kota Pahlawan.

Bagi AMI, dugaan tersebut bukan persoalan sepele yang bisa diselesaikan dengan klarifikasi normatif atau sekadar janji melakukan pengecekan. Limbah B3 medis memiliki risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sehingga pengelolaannya wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.

Jangan sampai pengelola sibuk menghitung keuntungan, sementara urusan keselamatan lingkungan justru dianggap urusan belakangan. Jika dugaan pembuangan limbah medis itu benar, siapa yang bertanggung jawab? Tenant, pengelola mal, perusahaan pengangkut, atau pihak lain yang selama ini mengurus rantai pembuangannya?

AMI membawa enam tuntutan utama. Pertama, mendesak Wali Kota Surabaya segera memeriksa dugaan pelanggaran dan mengevaluasi hingga mencabut izin operasional apabila ditemukan bukti pelanggaran pengelolaan limbah B3 medis.

Kedua, DLH diminta melakukan investigasi menyeluruh, bukan sekadar pemeriksaan administratif. Ketiga, Dinas Kesehatan didesak menelusuri potensi dampak kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi yang dipersoalkan.

Keempat, manajemen mal dan plaza dituntut membuka informasi mengenai sumber limbah, pihak penghasil, serta mekanisme pemilahan, penampungan hingga pembuangan limbah B3 medis. Kelima, aparat penegak hukum diminta mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti pelanggaran.

Keenam, AMI mendesak pemberian sanksi tegas terhadap pemilik tenant maupun manajemen pengelola mal dan plaza apabila terbukti lalai atau sengaja membuang limbah B3 medis ke tempat sampah umum.

Yang dipersoalkan bukan sekadar ke mana sampah dibuang, tetapi siapa yang berani menjamin bahwa sampah berbahaya tidak berubah menjadi ancaman bagi masyarakat.

AMI menegaskan, limbah B3 medis bukan sampah rumah tangga biasa. Pengelolaannya membutuhkan prosedur khusus, mulai dari pemilahan, penyimpanan, pengangkutan hingga pengolahan oleh pihak yang berwenang. Mengabaikan prosedur tersebut bukan hanya persoalan ketidakdisiplinan, melainkan berpotensi menjadi pelanggaran hukum.

"Kami tidak ingin persoalan limbah B3 medis ini dianggap sebagai persoalan biasa. Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Apabila ditemukan pelanggaran, kami mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas AMI.

Kini, bola panas berada di tangan Pemkot Surabaya dan instansi terkait. Masyarakat tentu tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa persoalan akan ditindaklanjuti. Yang dibutuhkan adalah pemeriksaan terbuka, hasil investigasi yang bisa dipertanggungjawabkan, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Jangan sampai slogan Surabaya sebagai kota yang peduli kebersihan hanya berhenti pada penataan trotoar, pengangkutan sampah, dan mempercantik wajah kota. Sebab, menjaga lingkungan juga berarti memastikan limbah berbahaya tidak disamarkan sebagai sampah biasa.

Halaman:

Tags

Terkini