Pertama, mendesak KPK segera mengambil langkah hukum terhadap delapan tersangka yang belum menjalani persidangan dalam klaster Anwar Sadad, termasuk Anwar Sadad sendiri, sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kedua, meminta KPK tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Mereka mempertanyakan mengapa empat tersangka telah ditahan dan disidangkan, sedangkan tersangka lainnya belum diproses ke tahap yang sama.
Ketiga, meminta KPK memberikan penjelasan mengenai perbedaan tahapan penanganan perkara terhadap para tersangka yang ditetapkan dalam klaster tersebut.
Keempat, mendesak KPK segera menuntaskan klaster Anwar Sadad yang melibatkan 12 tersangka sebelum melanjutkan penyelesaian klaster lainnya, termasuk klaster Iskandar.
Kelima, meminta seluruh perkara korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim dituntaskan pada 2026 agar tidak terus menjadi pekerjaan rumah penegakan hukum yang berlarut-larut.
Tiga Tuntutan kepada DPP Partai Gerindra
Tidak berhenti di KPK, JAKA Jatim juga menyampaikan tiga tuntutan kepada DPP Partai Gerindra.
Pertama, meminta DPP Partai Gerindra memberhentikan Anwar Sadad dari jabatan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur.
Kedua, meminta DPP Partai Gerindra mengambil langkah politik dan kelembagaan terkait posisi Anwar Sadad sebagai anggota DPR RI melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, apabila DPP Partai Gerindra tetap mempertahankan Anwar Sadad pada kedua posisi tersebut, JAKA Jatim menilai hal itu berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai keseriusan partai dalam menjaga integritas dan komitmen pemberantasan korupsi.
Musfiq menegaskan, aksi ini bukan sekadar demonstrasi untuk menyuarakan kekecewaan. JAKA Jatim ingin memastikan bahwa penanganan kasus korupsi dana hibah Pokir Jatim tidak berhenti pada sejumlah pihak saja.
"Jangan sampai hukum hanya tajam kepada sebagian orang, tetapi tumpul kepada yang lain. Kami akan terus mengawal perkara ini sampai seluruh klaster mendapatkan kepastian hukum. KPK harus berani, transparan, dan tidak boleh tunduk pada kepentingan politik mana pun," pungkas Musfiq. ***