NAWACITAPOST.COM - Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (DPP AMI) mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka menilai, KPK tidak berani dan kurang bersemangat dalam menindaklanjuti kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo serta dugaan korupsi dalam pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, menegaskan bahwa penanganan KPK terhadap kasus OTT di Kabupaten Sidoarjo dan dugaan korupsi pembangunan gedung pemkab Lamongan dinilai kurang transparan.
Baca Juga: Bagi 500 Paket Sembako, AMI: Ramadhan momentum solidaritas dan kepedulian terhadap sesama
Hingga saat ini, KPK belum mengambil langkah tegas dengan menetapkan atau menahan Bupati Sidoarjo terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi di BPPD Sidoarjo.
Begitu pula, belum ada penetapan tersangka atau penahanan terkait dugaan korupsi pembangunan gedung pemkab Lamongan.
"Kami menuntut secara tegas kepada seluruh pimpinan KPK untuk mempertimbangkan mundur dari jabatan mereka, jika mereka tidak memiliki keberanian dan ketegasan dalam menangani kasus OTT di Kabupaten Sidoarjo serta dugaan korupsi pembangunan gedung pemkab Lamongan," ungkap Baihaki Akbar dengan tegas.
Baca Juga: Internal PKB Akui Laporan AMI terkait Dugaan Oknum Caleg Menggunakan Ijazah SMP
Lebih lanjut, Baihaki Akbar mengingatkan bahwa pimpinan KPK dipilih dan disumpah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Ia menegaskan bahwa sumpah jabatan para pimpinan KPK bukan hanya tanggung jawab di dunia, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. ***