Jakarta, NAWACITAPOST - Sekumpulan kalangan pengusaha mengusulkan. Minta dibentuk  Komite Percepatan Perekonomian Nasional (KP3N). Yang mana bisa merumuskan langkah, strategi, program dan kebijakan yang akan dilakukan. Agar perekonomian bisa segera pulih setelah Covid 19 berlalu. Karena sudah menjadi pukulan berat bagi roda perekonomi hampir seluruh lapisan masyarakat.

BACA JUGA: BPHN Luncurkan Buku, Berharap Kebijakan Enam Wilayah Dieksekusi

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menerangkan. Diterangkan secara tertulis di Jakarta pada Senin, 11 Mei 2020. Tim diharapkan bisa memberikan dukungan yang dibutuhkan. Seperti kebijakan, stimulus, relaksasi, permodalan dan lainnya sehingga tidak ada ego sektoral. Seyogyanya diketuai dari unsur dunia usaha dengan para anggota dari asosiasi atau organisasi dunia usaha masing – masing sektor usaha. Kemudian juga bersinergi dengan unsur dari pemerintah atau instansi terkait, perguruan tinggi dan pengamat ekonomi.

Foto : Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang

Dilanjutkan, kalangan pengusaha dinilai perlu memimpin tim. Lantaran pengusaha lebih tahu kondisi di lapangan dan apa saja yang dibutuhkan. Komite harus bekerja langsung dibawah koordinasi Presiden Joko Widodo. Supaya berbagai langkah dan upaya persiapan dibutuhkan dapat segera diputuskan oleh Kepala Negara. Apabila koordinasi dilakukan setingkat Menteri, Komite akan berjalan lambat. Dikahawatirkan akan muncul ego sektoral dari masing – masing instansi. Berharap akan mendapat respon positif dari Presiden.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Momentum tepat ketika pandemi Covid 19 bersamaan dengan Idul Fitri 2020. Merupakan puncak perputaran uang terbesar di Indonesia. Seharusnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi kuartal II tidak lagi dapat diandalkan. Bahkan, terbilang aliran uang masyarakat Jabodetabek ke daerah tujuan mudik yang sebelumnya cukup tinggi. Diperkirakan akan turun hingga 80 persen.  Oleh karenanya, Sarman minta pemerintah menyiapkan rancangan besar atas langkah yang harus dilakukan. Terutama untuk mempercepat aktivitas bisnis bergairah. Memicu naiknya konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi. Terlebih di tengah kondisi banyaknya korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pekerja dirumahkan tanpa gaji akibat pandemi. (Ayu Yulia Yang)