Jakarta NAWACITA - Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jen­deral Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menyikapi adanya laporan yang menyebutkan pengendalian narkoba berasal dari da­lam Lapas atau rutan dengan menggunakan alat komunikasi.

Untuk itu, Ditjen PAS mengambil langkah progresif dan serius dalam memberan­tas peredaran narkoba di lem­baga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan), dan memberantas peredaran hand phone di lapas dan rutan tersebut.

Langkah itu difokuskan pada lapas dan rutan yang disinyalir terdapat nara­pidana sebagai pengendali ja­ringan narkoba.

Hal tersebut ditegaskan Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Utami saat memberikan pen­garahan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan seluruh Indo­nesia melalui media teleconfer­ence, di Jakarta, kemarin.

“Ini merupakan tindak lan­jut atas koordinasi dengan Ba­dan Narkotika Nasional (BNN) mengenai peredaran narkoba yang dikendalikan dalam ru­tan dan lapas,” kata Sri Puguh Budi Utami

Ia menegaskan, harus ada upaya progresif dan sin­ergis. Koordinasi antara BNN dan Direktorat Jenderal Pe­masyarakatan sudah dijalin.

"Ini sekaligus menindaklanjuti rapat konsolidasi dengan se­luruh Kepala Divisi Pemasya­rakatan," ucapnya.

Sebagai bagian lang­kah progresif, pimpinan tinggi pratama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan mem­berikan pendampingan den­gan matriks kerja yang jelas.

Pendampingan yang di­lakukan oleh jajaran pimpinan tinggi pratama tersebut, tam­bah Sri Puguh, memiliki teng­gat waktu, target, dan pelaksana pendampingan yang jelas. Den­gan begitu, target dapat dicapai dalam kurun waktu yang ce­pat.

”Kami harus sepakat dan sukarela menghentikan pere­daran handphone di dalam lapas dan rutan. Ini harus di­lakukan, karena HP menjadi jalur komunikasi terjadinya penyimpangan yang bermuara pada peredaran gelap narkoba," kata Sri Puguh.

Ia menambahkan, langkah tersebut membutuhkan komitmen bersama jajaran pemasyarakatan.

"Ja­ngan sampai sepertinya kita tidak melakukan apa-apa dan dilakukan pembiaran karena oknum yang belum sepakat dan tidak memiliki komitmen yang sama, padahal teman-te­man sudah bekerja luar biasa,” tegas Sri Puguh.