NAWACITAPOST.COM – Lembaga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim segera turun tangan mengaudit KIP Foundation. Yayasan ini diduga menjadi penampung dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan besar, termasuk tambang emas, namun penggunaannya tidak sepenuhnya sesuai peruntukan.
Heru Satriyo, koordinator wilayah MAKI Jatim, menegaskan temuan investigasi menunjukkan adanya dugaan manipulasi laporan keuangan. Dana CSR yang seharusnya mendukung penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan program pembangunan desa, justru terindikasi dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Visi KIP Foundation adalah mendukung kinerja BUM Desa dan mendorong transformasi ekonomi desa. Karena itu, wajar jika lembaga ini diaudit secara benar dan komprehensif, agar publik tahu apakah ada penyalahgunaan anggaran,” tegas Heru.
Menurutnya, pekan depan MAKI Jatim akan melayangkan surat resmi ke kantor BPKP Jatim. Laporan tersebut dilengkapi data investigasi Litbang MAKI terkait aliran dana CSR dan peruntukannya.
“Kami ingin memastikan apakah dana yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan yang dikeluarkan perusahaan, dan apakah penggunaannya sudah tepat sasaran. Kalau terbukti ada penyimpangan, kami tidak ragu untuk mendesak pembubaran KIP Foundation,” kata Heru.
Selain soal CSR, MAKI Jatim juga mencurigai adanya potensi gratifikasi dalam penyaluran hibah untuk masjid dan pondok pesantren pada tahun anggaran 2023–2024. Direktur KIP Foundation pun disebut berpotensi terseret dalam laporan yang akan diserahkan ke BPKP Jatim.
Heru menegaskan langkah ini bukan sekadar kritik, tetapi upaya menegakkan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang mengelola dana publik. ***