Selain Imron, hal serupa dialami Heni yang harus merelakan rumah tinggalnya terkena gusuran pemerintah untuk pembangunan jalan.
Heni juga masih harus membayar PBB ke pemerintah, padahal tanahnya sudah terkena gusuran untuk pembangunan jalan.
"Rumahnya sudah ke mana, di bayar lunas pemerintah juga belum, tapi kita malah diwajibkan buat bayar PBB untuk lahan dan bangunan kita yang sudah lama tergusur," ujarnya.
Hal serupa juga turut dialami oleh Marwan (53) beserta keluarga besarnya. Ia bersama keluarganya itu harus merelakan tanah keluarganya untuk pembangunan akses jalan raya menuju Jembatan Batujaya yang luasnya kurang lebih dari 500 meter persegi.
Sayangnya, seperti halnya Imron dan Heni, ia dan keluarga besarnya juga hanya menerima ucapan janji atas kompensasi tersebut.
"Kami ini rakyat kecil, orang kampung. Apa yang bisa kami lakukan? Orang tua saya hanya menerima DP, dan sampai sekarang tidak ada kejelasan sama sekali terkait dengan pembayaran ganti rugi lahan kami yang dijadikan akses jalan utama itu," ucapnya.
Terakhir, mereka berharap permasalahan ini menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Bupati dan Wakil Bupati Karawang Aep Syaepulloh- Maslani.
Pasalnya, Jalan penghubung Batujaya ini yang menjadi kebanggaan banyak pihak. Namun baginya dan beberapa warga lainnya, jalan tersebut menjadi pengingat bahwa keadilan tak selalu berpihak terhadap warga kecil.
"Tentunya harapan besar kami kepada bapak Gubernur Jabar, bapak Bupati dan bapak Wakil Bupati Karawang, dengan besar hati kami memohon agar dapat memberikan solusi terbaik dengan bisa menyelesaikan hak ganti rugi yang sepatutnya kami dapatkan dengan sangat layak," tandasnya.(Nurjaya Bachtiar)