NAWACITAPOST.COM - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru kedatangan Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan (Dir. Bimkemas UKRP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pujo Harinto, Jumat (28/6). Dalam kunjungan tersebut, Dir. Bimkemas UKRP didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalsel, Said Mahdar.
Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Lapas (Kalapas) Banjarbaru, I Wayan Nurasta Wibawa, beserta jajaran Pejabat Struktural.
Kamudian, ia mendampingi Pujo Harinto meninjau ruang kerja Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan untuk mengecek buku-buku register tahanan dan narapidana.
"Secara umum, pengisian buku register sudah sangat baik yang dilakukan dengan ketelitian yang sangat bagus dan perlu penyempurnaan dibeberapa bagian," kata Pujo.
Baca Juga: SAE Membuahkan Hasil, Lapas Banjarbaru Panen 30 Kg Kacang Panjang
Selanjutnya, Kalapas mengajak Dir. Bimkemas UKRP untuk meninjau dapur sehat. Disana, Pujo memberikan apresiasi terhadap kinerja jajaran Lapas Banjarbaru yang telah berhasil melakukan perubahan dapur sehat sehingga bisa diresmikan langsung oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
"Dapurnya bagus dan bersih, ada menu makanan selama 10 hari. Para tamping yang menyajikan makanan juga sudah dilengkapi dengan celemek, masker, dan sarung tangan plastik, ini penting untuk menjaga kehigienisan makanan," ujar Pujo.
Wayan menyampaikan terima kasih atas kunjungan Dir. Bimkemas UKRP ke Lapas Banjarbaru. "Tentu segala saran, masukan, dan arahan dari beliau menjadi atensi dan motivasi bagi kami untuk terus bekinerja dengan baik kedepannya," ucap Wayan.
Artikel Terkait
SAE Membuahkan Hasil, Lapas Banjarbaru Panen 30 Kg Kacang Panjang
Rencanakan Pelatihan Jamur Tiram Bagi WBP dan Pengembangan SAE, Lapas Banjarbaru Terima Kunjungan DKP3 Banjarbaru
Lapas Banjarbaru Gelar Asesmen Lanjutan Bagi Warga Binaan Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2024
Lapas Banjarbaru Raih Penghargaan Satker Terbaik Pembangunan ZI Menuju WBK dan Juara 3 Keterbukaan Informasi Publik