ekonomi

Obligasi Daerah Jadi Alternatif Pembiayaan, Bank Jakarta Usulkan Lima Langkah Strategis

Jumat, 20 November 2026 | 14:54 WIB
Dirut Bank Jakarta Agus H Widodo menerima plakat usai Diskusi Panel di Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Dok. Bank Jakarta)

NAWACITAPOST.COM – Bank Jakarta mengusulkan lima langkah strategis untuk mempercepat penerbitan obligasi daerah guna memperkuat pembiayaan pembangunan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat serta tekanan fiskal pemerintah daerah.

Kelima agenda krusial tersebut mencakup penyamaan persepsi mengenai fungsi obligasi daerah, penerapan skema pembayaran berbasis pendapatan proyek, penyiapan proyek yang layak dibiayai (bankable), kepastian hukum serta perlindungan investor, hingga pelaksanaan proyek percontohan (pilot project).

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menegaskan, obligasi daerah tidak sepatutnya hanya dipandang sebagai instrumen penutup kekurangan anggaran akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).
 
Baca Juga: Kades Pati Meninggal Usai Cekcok Saat Mediasi Utang Piutang, Polisi Usut CCTV

"Obligasi daerah ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Bukan semata-mata karena adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah, tetapi kebutuhan pembangunan terus meningkat dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi," kata Agus dalam Diskusi Panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal, Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal, dalam rangkaian Sarasehan Nasional di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Agus yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), pemenuhan kebutuhan pembangunan tidak bisa terus-menerus bergantung pada siklus penganggaran APBD tahunan yang berpotensi memperlambat laju pembangunan.

Ketergantungan tersebut dikhawatirkan menghambat realisasi proyek strategis yang menuntut pembiayaan skala besar dalam waktu singkat. Oleh karena itu, obligasi daerah menjadi solusi mendesak untuk mendongkrak kapasitas investasi pemerintah daerah.

"Obligasi daerah seharusnya tidak menjadi substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Instrumen ini harus menjadi tambahan investasi. Kalau sebelumnya kapasitas investasi daerah 100, dengan adanya obligasi seharusnya bisa meningkat menjadi 120 atau 130," tuturnya.
 
Baca Juga: Gerindra Dukung Kapolri Usut Dugaan Makar Listyo Sigit, Sugiat Minta Cari Pihak yang Diuntungkan
 
 
 
 
 
 
 

Skema Pembayaran Berbasis Pendapatan Proyek

Agus menekankan urgensi skema pembiayaan yang mengaitkan pelunasan obligasi langsung dengan pendapatan dari proyek yang didanai. Melalui skema ini, kewajiban pembayaran tidak sepenuhnya membebani alokasi APBD.

Ia mencontohkan pembangunan sektor transportasi publik yang mampu menghasilkan pendapatan operasional untuk melunasi kewajiban obligasi.
 
Pola serupa juga dapat diterapkan pada pembangunan rumah sakit daerah, di mana pendapatan layanan rumah sakit menjadi sumber pengembalian pembiayaan.
 
Baca Juga: Dibiayai Uang Pajak, Wamenkeu Luky Minta Alumni Tugas Belajar Beri Kontribusi Terbaik

Skema ini dinilai efektif menekan risiko beban fiskal terhadap APBD sekaligus memberikan jaminan kepastian sumber pembayaran bagi pemerintah pusat maupun investor.
 

Penyiapan Proyek Layak Dibiayai

Pada agenda ketiga, Agus mendorong pemerintah daerah untuk segera menginventarisasi berbagai proyek pembangunan yang memiliki perencanaan matang, kelayakan ekonomi tinggi, serta proyeksi pendapatan yang terukur.

Inventarisasi proyek yang bankable tersebut akan menjadi fondasi utama penerbitan obligasi daerah, sehingga dana yang terhimpun dari pasar modal benar-benar terserap untuk menggerakkan roda pembangunan.
 

Kepastian Hukum dan Perlindungan Investor

Agenda keempat berfokus pada penguatan kepastian hukum, transparansi tata kelola, serta perlindungan menyeluruh bagi para investor. Ketiga elemen fundamental ini menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan pasar terhadap instrumen obligasi daerah.
 
Baca Juga: Bukan Cuma Ginjal dan Mata, Diabetes Juga Bisa Bikin Gigi Goyang hingga Copot
 

Pelaksanaan Proyek Percontohan

Sementara itu, agenda kelima adalah menginisiasi proyek percontohan (pilot project). Pemerintah daerah disarankan memulai penerbitan obligasi pada satu hingga dua proyek prioritas terlebih dahulu sebagai model percontohan sebelum direplikasi secara luas ke daerah lain.

Diskusi panel strategis ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.(Fifi Abdurahman)

Tags

Terkini