NAWACITAPOST.COM – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Aldy Blaviandy, menyoroti berbagai permasalahan dalam pelayanan publik yang masih dikeluhkan warga. Dalam penjaringan aspirasi di enam kecamatan Dapil 1 Surabaya—Gubeng, Genteng, Simokerto, Bubutan, Tegalsari, dan Krembangan—banyak warga menyampaikan keluhan soal lambannya pelayanan dan sistem digital yang masih setengah jalan.
Sejumlah warga mengaku frustrasi saat mengurus dokumen kependudukan dan perizinan. “Datang pagi, antre berjam-jam, lalu disuruh pulang karena dokumen kurang. Kalau pakai layanan online, tetap harus datang untuk tanda tangan basah,” keluh seorang warga. Ketua RT Yono juga menyoroti aturan yang dianggap menyulitkan. “Rumah warisan hanya punya surat jual beli, tapi tetap disuruh urus balik nama dulu, ribet,” ujarnya.
Aldy menilai pelayanan publik seharusnya bisa lebih cepat dan efisien. “Saat ini, kita bisa pesan makanan dalam hitungan menit dan mengirim uang ke seluruh dunia dengan beberapa klik. Tapi kenapa urusan administrasi masih lambat dan rumit?” tegasnya.
Baca Juga: Pembangunan Jembatan Kali Greges dan Revitalisasi Pasar Jadi Sorotan Reses Yona Bagus
Pemerintah telah menggencarkan digitalisasi melalui layanan seperti e-KTP dan OSS untuk perizinan usaha. Namun, di lapangan, sistem masih sering error, kebijakan antar instansi tidak seragam, dan masyarakat tetap harus datang langsung meski sudah menggunakan layanan online.
“Digitalisasi seharusnya mempercepat proses, bukan malah menambah birokrasi,” kata Aldy. Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengurusan dokumen. “Hampir tidak ada sistem yang jelas kapan pengurusan selesai, masyarakat sering kebingungan soal status layanan mereka,” imbuhnya.
Selain sistem yang belum optimal, Aldy juga menyoroti kesiapan aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi era digital. Banyak pegawai yang masih berorientasi pada sistem manual dan kurang responsif terhadap teknologi baru.
Baca Juga: Reses Imam Syafi'i di Kebonsari: Sekolah Sepak Bola Kampung dan Pencak Silat Butuh Perhatian
“Jika SDM tidak siap, pelayanan publik akan terus bermasalah. Pemerintah Kota harus serius memastikan ASN mampu beradaptasi dengan teknologi,” tegasnya.
Buruknya pelayanan publik berdampak langsung pada masyarakat. Waktu terbuang sia-sia hanya untuk satu dokumen yang seharusnya bisa selesai lebih cepat. Kepercayaan masyarakat juga menurun, hingga mendorong mereka mencari jalan pintas seperti menggunakan jasa calo.
“Banyak warga akhirnya memilih jalur ilegal demi kemudahan, padahal ini seharusnya hak mereka,” ujar Aldy.
Baca Juga: Komisi A Kritik WFA ASN Surabaya: Jangan Korbankan Pelayanan Publik!
Selain itu, ketidakefisienan sistem pelayanan juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Investor dan pelaku usaha masih mengeluhkan sulitnya pengurusan izin, yang seharusnya bisa lebih sederhana dengan digitalisasi yang optimal. ***