Surabaya NAWACITAPOST - Lagu Indonesia Raya selalu mengawali agenda reses Jaring aspirasi anggota DPRD Surabaya, Dyah Katarina. Seperti yang masih terlihat di kawasan Kupang Karajan Tengah RT6 RW03, Jumat (13/10/2023) malam.

Ketua RW03, Iwan mengaku menjadi kehormatan kunjungan anggota Komisi D Dyah Katarina hadir di kampung wilayahnya.

Iwan menjelaskan, di RW03 terdapat 10 RT yang masing-masing memiliki 4 - 5 kader.

"Semoga kehadiran bu Dyah dapat menjadi pencerah warga RW, khususnya kepada para ibu Kader yang hadir," ungkapnya.

Sementara itu, di awal paparannya Dyah Katarina menyampaikan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan.

"Selain bersama-sama Pemkot menyusun anggaran dan membuat Perda, tugas kami juga menjadi fungsi kontrol atas kebijakan pemerintah yang sudah dijalankan," kata Dyah yang pernah menjadi ketua TP-PKK Kota Surabaya selama 13 tahun ini.

Saat ini, 50 anggota dewan dalam masa reses, yaitu waktu anggota Dewan melaksanakan rapat bersama masyarakat di Dapilnya.

"Dalam bahasa kerennya adalah jaring aspirasi, apa sih gunanya aspirasi?" tanya Dyah.

Membangun kota Surabaya, menurut Dyah, tidak hanya berpangku kepada Pemerintah dan DPRD, tapi butuh aspirasi atau masukan dari masyarakat untuk setiap perencanaan pembangunan.

Anggaran pembangunan sendiri berasal dari Pajak, retribusi, dll dari masyarakat. "Jadi uang dari masyarakat harus dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program," terang lulusan S2 Sains Unair ini.

Dalam agenda reses yang sebagian besar dihadiri ibu-ibu Kader ini, Dyah mantan istri Walikota Surabaya Bambang DH ini menjelaskan tentang bagaimana awal kelahiran Pos PAUD Terpadu (PPT).

"Di pusat, tidak ada produk PPT, hanya ada di Surabaya, dan saya yang membidani kelahirannya," sebut Dyah Legislator PDI Perjuangan ini.

Ada perbedaan program PAUD dengan Pos PAUD Terpadu. Pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, atau informal.

PAUD jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul atfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sebagian besarnya dikelola oleh yayasan swasta.

Tapi terang Dyah, bunda Pos PAUD Terpadu lahir dari TP-PKK yang sifatnya adalah pengasuh. Tugasnya adalah mengamati tumbuh kembang anak usia 2 - 4 tahun.

"Saya yang membidani lahirnya Pos PAUD Terpadu. Waktu itu langsung saya genjot konsep 1 RW 1 PPT yang mewadahi anak anak usia 2 - 4 tahun," terangnya.

"Anak usia segitu harus diberi perhatian lebih dalam tumbuh kembangnya," ungkap Dyah.

Sedangkan untuk kader seendiri, dulu ada beberapa macam diantaranya kader lingkungan, kader posyandu, kader kebersihan, termasuk Jumantik yang merupakan partisipasi masing-masing warga.

"Nah, sekarang kok diringkus jadi satu menjadi KSH, dengan batasan usia dan pendidikan," tegas Dyah.

"Sehingga, dari 45 ribu kader menjadi hanya 28 ribu dengan alasan insentif. Saya protes terus, sampai WA saya di blokir pak Wali sampai sekarang," ungkap Dyah dengan tertawa khas-nya.

KSH tidak jelek, namun kata Dyah perlu dievaluasi. Dengan beban segitu banyaknya, yang terjadi adalah banyak kesalahan.

"Angger centang-centang pokok e cair, kalau itu diterus-teruskan dikhawatirkan jadi bom waktu," tegasnya.

Laporan-laporan dari KSH memang sangat diperlukan. Jangan sampai dalam laporan, di Surabaya sudah tidak ada KDRT, tapi tiba-tiba ada anak meninggal dicekik orang tuanya, dan fatalnya dari informasi, seringkali anak ini disiksa tapi tidak ada laporan dari KSH.

"Intinya, jangan takut menyampaikan pendapat, demi kebaikan semua, demi masa depan Surabaya," lanjut Dyah.

"Dan semua aspirasi ini segera saya koordinasikan dengan dinas kesehatan," katanya.

"Ibarat sebuah kapal yang salah arah, ada satu dua orang yang sadar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau semua penumpang sadar bahwa kapalnya salah jalan, maka semakin mudah untuk berbalik ke arah yang benar," tukas Legislator centil ini.

Disesi jaring aspirasi, Kader KSH Kupang Krajan menyampaikan kesulitannya untuk mengajukan data warga Gamis.

"Banyaknya persyaratan yang tidak sesuai dengan kondisi Surabaya, jelas menyulitkan kami sebagai KSH untuk mengusulkan warga menjadi Gamis yang butuh diintervensi," ucap Lilik salah satu Kader yang hadir.

Sementara yang lain, menyampaikan seringkali diacuhkan warga saat pengamatan jentik-jentik di rumah warga.

Di acara Ngobrol, seluruh KSH sudah dikumpulkan, tapi lupa menyampaikan masalahnya karena diajak nyanyi Joko Tingkir.

Terkait ususlan Gamis, Dyah minta dikirimkan datanya, foto dan nomor yang bisa dihubungi, untuk dikomunikasikan dengan Dinas Sosial.

Tapi untuk pemeriksaan jentik, Dyah menyarankan agar pendekatan para kader kepada warga bisa lebih baik.

"Jangan sampai datang pagi-pagi sekali disaat masih banyak piring dan baju kotor. Mungkin mereka malu dan biasanya dijadikan bahan rasan-rasan ibu-ibu," Ungkap Dyah.

Sebenarnya menurut Dyah, dirinya lebih setuju jika masalah jentik-jentik dikembalikan seperti dulu, yaitu 1 rumah 1 Jumantik atau apapun namanya.

"Urusan nyamuk, sebenarnya tanggung jawab warga masing-masing. Lebih baik kita kembalikan lagi partisipasi warga yang dulu pernah ada, sehingga ada kesadaran bahwa pembangunan kota Surabaya juga menjadi tanggung jawab warga Surabaya," tukas Dyah Katarina. (dk/nw)