NAWACITAPOST.COM – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyambut baik kritik yang disampaikan oleh aktivis terkait kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai berpotensi mendapat “rapor merah.”
Menurutnya, pengawasan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat, akademisi, dan lembaga independen, sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Kami tentu ikut bergembira kalau ada pihak lain, terutama yang mewakili masyarakat, bisa ikut mengawasi kinerja pemerintah kota,” ujar Imam pada Rabu (12/2/2025).
Imam menegaskan bahwa kritik terhadap kinerja pemerintah harus didasarkan pada metodologi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pelaporan kinerja, agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau BUMD mana yang mengalami masalah.
“Kami berharap Pemkot jangan langsung reaktif. Menurut saya, kita lihat apakah rapor itu metodologinya seperti apa. Kalau memang itu masuk akal dan objektif, ya silakan itu harus di-share ke publik,” jelasnya.
Terkait hasil “rapor merah” yang diterima oleh beberapa OPD dan BUMD, Imam menegaskan bahwa Pemkot Surabaya harus segera mengambil langkah konkret. Jika laporan tersebut terbukti valid, menurutnya, pergantian pejabat yang bertanggung jawab harus segera dilakukan agar permasalahan bisa diselesaikan dengan cepat.
“Pemkot punya kesempatan untuk menyanggah, tapi bagaimana mensikapinya tentu dengan bukti-bukti dan fakta-fakta, syukur dengan angka-angka,” tambahnya.
Imam juga mengingatkan bahwa kinerja buruk OPD dan BUMD akan berdampak langsung pada pencapaian target pendapatan serta realisasi program-program yang telah dirancang. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan pergantian pejabat yang kurang kompeten perlu dilakukan sesegera mungkin.
“Begitu pendapatannya tidak tercapai, program-program yang sudah diusulkan pasti terpengaruh. Akhirnya yang dikorbankan adalah program-program usulan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Imam menegaskan bahwa Pemkot Surabaya memiliki banyak pejabat yang kompeten dan berpotensi untuk mewujudkan visi serta misi Wali Kota. Keberhasilan program, menurutnya, harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kota. Jika program-program yang dirancang tidak berjalan sesuai harapan, maka perubahan harus segera dilakukan.
“Saya yakin dan saya tahu kalau di Pemkot itu banyak pejabat-pejabat yang hebat yang harusnya diberi kesempatan untuk betul-betul mewujudkan visi dan misi Pak Wali Kota,” pungkasnya. ***