NAWACITApost.com - Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Blitar menggelar workshop penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, bertempat diruang perdana Pemkab Blitar, pada Senin (14/8/2023).
Kegiatan Workshop ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendapatkan pengarahan tentang penyusunan rancangan akhir Renja yang baik dari Bappedalitbang, dengan narasumber akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB).
-
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Rieke Audia Permana, saat ditemui media Nawacitapost mengatakan bahwa workshop ini merupakan rangkaian dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2024. RKPD Kabupaten Blitar telah ditetapkan pada 11 Juli 2023 lalu.
Sehingga perlu ditindaklanjuti oleh tiap OPD dengan membuat rancangan kerja daerah akhir agar lebih terarah dan menetapkan prioritas oleh masing-masing perangkat daerah melalui Renjanya.
“Setelah RKPD Kabupaten Blitar ditetapkan 11 Juli 2023 maka OPD harus menyusun rancangan akhir renja perangkat daerah dan harus ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah maksimal 30 hari setelah peraturan bupati terkait RKPD ditetapkan,” ungkap Rieke.
Rieke Audia Permana menjelaskan, dengan digelarnya kegiatan workshop penyusunan rancangan akhir Renja tiap OPD bisa lebih terarah. Karena dalam RKPD ada program-program prioritas yang harus diterjemahkan oleh masing-masing OPD melalui Renja-nya.
“Sebenarnya tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman wawasan kepada peserta sebagai bentuk penguatan kapasitas. Kami harapkan dokumen Renja dapat lebih berkualitas serta diselesaikan pada tepat waktu, jadi lebih fokus dan terarah dalam menjawab isu-isu strategis di pemerintah daerah,”jelasnya.
Lebih lanjut Rieke memaparkan,dalam Rencana Pembangunan 2024, Pemerintah Kabupaten Blitar mendapat highlight mandatory untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan fasilitasi Pilkada 2024. Begitu juga tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir kepemimpinan bupati dan wakil bupati, diharapkan pekerjaan pemerintah daerah yang belum selesai, sebagaimana dituangkan di Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bisa mendapat penanganan maksimal dari tiap OPD.
“Karena tahun depan kita ada pesta demokrasi maka kita harus memfasilitasi dan menjaga sosial politik di masyarakat. Tahun depan itu kita sendiri juga punya gawe Pilkada serentak 2024, maka itu harapannya perangkat daerah bisa menerjemahkan visi misi bupati yang ditetapkan dalam RPJMD itu bisa diterjemahkan lebih operasional ke dalam rencana kerja masing-masing OPD. Sehingga dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyusunan RKA dan APBD lebih berkualitas,” pungkasnya.
Penulis : Frins Maurins