NAWACITAPOST.COM – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Dr. Akmarawita Kadir, mengusulkan agar Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan anggaran sekitar 200 M hingga maksimal Rp 450 miliar per tahun untuk membiayai siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Usulan ini disampaikan kepada media ini, pada Rabu (5/3/2025), sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri di kota tersebut.
Menurut Dr. Akmarawita, setiap tahun ada sekitar 40.000 siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMP di Surabaya. Namun, kapasitas sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 12.700 siswa. "Artinya, ada sekitar 28.000 siswa yang harus mencari alternatif ke sekolah swasta. Ini menjadi tantangan besar bagi kita," ujarnya.
Dr. Akmarawita menjelaskan bahwa usulan ini sejalan dengan perubahan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). "Dalam peraturan menteri, ada klausul yang menyatakan bahwa siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri harus difasilitasi oleh sekolah swasta dengan biaya gratis. Namun, ini hanya berlaku bagi pemerintah kota yang mampu," jelasnya.
Baca Juga: William Wirakusuma: Program Puskesmas 24 Jam di Surabaya Perlu Dievaluasi
Surabaya, sebagai kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, dinilai memiliki potensi besar untuk menerapkan kebijakan ini. "Kota Surabaya sudah memiliki program CSR untuk membiayai siswa dari keluarga miskin dan pramiskin. Sekarang, kita perlu memperluas program ini dengan mengalokasikan anggaran APBD sebesar kurang lebih Rp.200 M hingga maksimal 450 miliar per tahun untuk membiayai siswa di sekolah swasta," paparnya.
Dr. Akmarawita menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya akan mengurangi beban wali murid, tetapi juga mendorong perkembangan sekolah swasta. "Dengan cara ini, kita tidak perlu lagi membangun sekolah negeri baru, yang seringkali menimbulkan protes dari sekolah swasta. Sekolah swasta juga bisa berkembang dengan baik karena mendapatkan dukungan dari pemerintah," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa program ini akan difokuskan pada sekolah swasta dengan SPP di bawah Rp 500.000 per bulan. "Sekolah-sekolah elit yang sudah mandiri tidak perlu ikut serta dalam program ini. Mereka sudah memiliki fasilitas dan guru yang mumpuni," jelasnya.
Baca Juga: Johari Mustawan Tekankan Pentingnya Standar Layanan Kesehatan di Posyandu Keluarga
Menurut perhitungan Dr. Akmarawita, biaya yang diperlukan untuk membiayai satu rombongan belajar (rombel) di sekolah swasta adalah sekitar Rp 5,5 juta per tahun. "Dengan anggaran Rp maksimal 450 miliar, kita bisa membiayai sekitar 30.000 siswa per tahun. Ini solusi terbaik untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi warga Surabaya," tandasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam menyelesaikan masalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri. "Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 31, yaitu memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara," pungkas Dr. Akmarawita. ***