Sukadana, NAWACITAPOST.COM - Rutan Kelas IIB Sukadana ikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester 1 Tahun Anggaran 2023. Selasa, (04/07/2023).
Bertempat di Ballroom Hotel Golden Tulip, kegiatan dihadiri Kepala Divisi Administrasi, M.Ikmal Idrus; Kepala Divisi Imigrasi, Teodorus Simarmata; Kepala Bagian Umum, Denial Arif; dan Seluruh Operator Persediaan & Aset serta Operator GLP pada Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung.
Tujuan diselenggarakannya kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan & BMN Tingkat Wilayah Semester I Tahun Anggaran 2023 antara lain Menyamakan persepsi pada semua satuan kerja agar dapat melakukan proses penyusunan Laporan Keuangan secara mandiri, sehingga dapat tercipta single database, Mempersiapkan Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dengan memperhatikan aspek relevan andal serta Mendeteksi secara dini permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara yang dimulai dari awal Tahun Berjalan, Menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham oleh BPK serta Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar sesama Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara.
Dr. M. Ikmal Idrus, Kadiv Administrasi dalam sambutannya menegaskan bahwa Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan & BMN Tingkat Wilayah Semester I Tahun Anggaran 2023 ini dilaksanakan dengan tujuan Menyusun Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dengan memperhatikan aspek relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami sehingga kita bisa menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu.
Melalui kegiatan Rekonsiliasi data laporan keuangan ini diharapkan adanya kesesuaian data laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, serta terselesaikannya permasalahan data laporan keuangan sehingga indikator keberhasilan dari kegiatan Rekonsiliasi ini dapat tercapai yaitu tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada laporan keuangan tahun anggaran 2023.
(Humas Rutan Sukadana)