Surabaya NAWACITAPOST - Pembangunan kota Surabaya dibiayai dari uang pajak dan restribusi dari masyarakat, dikumpulkan kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat.

"Jadi usulan njenengan, saya sampaikan sesuai regulasi kemudian Pemkot yang mengeksekusi. Bohong kalau ada dewan ngaku-ngaku pelaksanaan pembangunan atau sarana prasara dari duit pribadinya," ucap Dyah Katarina saat Reses Jaring Aspirasi kepada warga RT01 RW07, Simo kalangan, Sukomanunggal Surabaya, Senin 8 Mei 2023.

Selain pemaparan tugas dan fungsinya selaku anggota DPRD, Dyah yang adalah tokoh berdirinya pos PAUD di Surabaya ini juga mengajak masyarakat berani menyampaikan permasalahan di kampungnya.

"Bisa melalui musbangkel, musrenbang, atau sambat ke Dewan yang merupakan wakil njenengan semua," kata Politikus PDI Perjuangan ini.

Istri mantan Walikota Surabaya Bambang DH ini juga menjelaskan banyak program dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh warga, seperti e-peken yang merupaka program Pemkot untuk meningkatkan ekonomi warga.

"Daftarkan produk atau usaha njenengan di e-peken, supaya bisa dilihat seluruh warga Surabaya," ucapnya.

"Pemkot bahkan mewajibkan seluruh ASN Surabaya untuk belanja di e-peken, jadi selain pembinaan UMKM, Pemkot juga berusaha maksimal untuk memfasilitasi pemasarannya," terang Dyah yang sudah menjadi anggota Dewan 2 periode ini.

Mengawali tanya jawab, Rianto Ketua RT01 RW07 Simomulyo berkeluh kesah bahwa anak warga Simo kalangan sulit sekali masuk SMP Negeri karena sistem Zonasi.

"Hanya 700 meter dari SMPN 25, tapi kalah dengan siswa lain yang rumahnya lebih dekat," ucapnya.

"Bahkan untuk SMA/SMK negri, anak-anak Simo Kalangan jarang ada yang masuk sekolah negeri dengan adanya sistem Zonasi," terang Rianto.

Untuk itu, masyarakat meminta agar sistem bisa dikembalikan seperti dulu, yakni bersaing secara prestasi melalui Nilai Ebtanas Murni (NEM).

Disisi lain, Warga Simo Kalangan I juga sulitnya proses pengajuan pernikahan, beratnya tugas Kader Surabaya Hebat (KSH), juga Karang Taruna yang ingin tahu dampak positif berkecimpung dalam organisasi ini. Tentunya juga masalah klasik untuk program pembangunan dan sapras yang sudah beberapa kali diajukan tak kunjung ada realisasi.

"Bahkan untuk PJU, warga swadaya membayar sendiri, 400 rb/bulan sudah hampir 6 tahun ini," kata Mantan RT.

Menjawab beberapa persoalan yang disampaikan, Dyah Katarina anggota Komisi D ini mengaku kedatangannya untuk menyemangati semua warga Simo Kalangan.

"Kalau ada keluhan yang menyulitkan anda, monggo telp saya, tapi tidak untuk kepentingan pribadi ya. Kalaupun ada yang tidak bisa saya jawab, maka akan saya lempar ke Pemkot," ucapnya setengah berkelakar.

Untuk program pembangunan, Dyah mengakui Pemkot masih kesulitan untuk merealisasikan seluruh usulan warga. "Sejak 2020 hingga awal 2022, memang Pemkot tidak melakukan pembangunan karena biaya direfocusing untuk penanganan Covid," terangnya.

"Namun, sejak pertengahan 2022 hingga saat ini, Pemkot ngebut mbangun Surabaya terutama pembangunan atau revitalisasi saluran air karena dianggap prioritas dalam penanganan banjir di musim hujan," aku Dyah.

Terkait masalah proses pengajuan perkawinan, Dyah mengaku program Pemkot sudah sangat baik. Sebelum menikah, selayaknya pasangan dipersiapkan terlebih dahulu oleh DP5A Pemkot Surabaya. "Jangan sampai ketidak siapan mereka menyebabkan kemiskinan kemudian berdampak pada meningkatnya kasus bayi stunting dan sakit penyakit bagi sang Ibu, kasus-kasus KDRT, DLL," kata Dyah.

"Masyarakat harus paham, untuk jadi baik itu terkadang ruwet. Tapi kalau masih dianggap bertele-tele, nanti kita komunikasikan dengan Pemkot," ungkapnya.

Karang taruna, menurut Dyah adalah mewadahi kegiatan para pemuda, saat ini salah satunya adalah Ekonomi Kreatif.

Iapun mengingatkan," Jangan tanyakan apa yang kamu dapatkan dari negaramu, tapi apa yang bisa kalian berikan untuk negara," serunya.

"Tetap diikuti saja, Pemkot pasti memikirkan hal positif untuk Pemuda Surabaya," tegas Dyah Katarina.

Terkait keluhan warga tentang tidak meratanya bahkan banyak salah sasaran bantuan pemerintah, Dyah mengaku Pemkot sedang meperbaiki data.

Selama ini, Pemkot berpaku pada data sensus ekonomi BPS, hal ini diperlukan pendalamam, dan beberapa waktu ini dilakukan oleh Kader Surabaya Hebat (KSH).

KSH ini kata Dyah, sebenarnya program yang sangat baik untuk membantu Walikota, tapi karena program dilakukan secara dadakan dan kurang persiapan sehingga semua kaget dengan begitu banyak tugasnya. Sementara kader-kader senior tidak dilibatkan karena batasan usia.

Lebih lanjut, Dyah Katarina memastikan semua usulan masyarakat masuk dalam catatan Pokirnya (Pokok Pikiran Dewan), untuk segera di Paripurnakan bersama Pemerintah Kota Surabaya. (BNW)