Jayapura, NAWACITApost.com – Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Kemenkumham Papua) di laksanakan sosialisasi mengenai Edukasi Pengisian SPT Tahunan & Validasi NiK NPWP, dengan narasumber pejabat Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku diantaranya Kabid P2 Humas Tirta dan Penyuluh Anwar Sidiq. Kamis (16/02/2023).
Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, dalam hal ini di wakili oleh Kabag Umum Dina Aplena, membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara mempunyaI kewajiban, salah satunya kewajiban membayar pajak. "Berdasarkan pasal 23 A Undang – Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Untuk itu negara berkewajiban memungut pajak dan warga negara berkewajiban membayar pajak, dan pasal 27 ayat 1 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.Oleh Karenanya kita sebagai pribadi atau perorangan harus wajib membayar pajak," ucap Kabag Umum Dina Aplena saat membuka kegiatan Kepada ASN Jajaran Kanwil Kemenkumham Papua baik hadir secara langsung maupun virtual.
-
Dina Aplena berharap kepada seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua untuk hadir mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. "Karena Kehadiran rekan-rekan dari DJIP tentunya memberi motivasi dan sharing knowladge, agar kita dapat mengikuti dengan baik dan memahami apa yg nanti dijelaskan oleh tim," jelasnya.
Sementara itu Kabid P2 Humas Tirta mengatakan bahwa pajak berperan penting dalam menopang pendapatan negara. Pada tahun lalu, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.716,8 triliun, atau 65% terhadap total pendapatan negara.
"Dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) khususnya pada klaster KUP telah diatur penggunaan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi," katanya dalam menjelaskan kepada pegawai yang baik hadir secara langsung maupun secara vertikal.
-
Tirta mengapresiasi antusiasme dari Kanwil Kemenkumham Papua dalam menyukseskan program DJP, termasuk di antaranya pelaporan SPT Tahunan secara lebih awal dan aktivasi NIK sebagai NPWP.
Acara selanjutnya Penyuluh Anwar Sidiq menjelaskan atau mengsosialisasikan Edukasi Pengisian SPT Tahunan & Validasi NiK NPWP. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan formal penyampaian Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan Tahun Pajak 2022, bersama ini kami turut serta membantu Wajib Pajak dalam melaporkan perpajakannya serta membantu para pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam melakukan Validasi NIK-NPWP," jelas Anwa saat memberikan penjelasnya.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, para peserta menyampaikan banyak pertanyaan serta saran dan masukan guna meningkatkan pelayanan terkait dengan pelaporan SPT Tahunan dan penerapan NIK sebagai NPWP.
-
Kanwil Kemenkumham Papua siap mendukung penerapan NIK sebagai NPWP, sekaligus mengajak seluruh pegawai baik di kanwil maupun satuan kerja (UPT) di daerah untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum 31 Maret," ujar Kabag umum Dina Aplena saat mengakhiri kegiatan
Hadir pada acara tersebut Para Pejabat Struktural Eselon III dan IV, Pejabat JFT dan Pelaksana serta kepala satuan kerja di lingkungan kerja kanwil kemenkumham Papua baik yang hadir secara langsung maupun vertikal.