Surabaya NAWACITAPOST - Banyak produk kebijakan Walikota Surabaya di awal tahun 2023 yang justru merugikan warga.
Salah satunya adalah pemotongan gaji pekerja Outsourcing sebesar Rp. 700rb.
"Entah apa dasarnya, yang pasti ini menjadi preseden buruk, " Ucap Mahfudz Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, saat ditemui Nawacitapost.com, Selasa 1 Februari 2023.
"Dengan dipotongnya gaji Outsourcing dari UMR menjadi tidak UMR, maka ini menjadi contoh bagi pengusaha supaya tidak menggaji karyawannya sesuai ketetapan UMR, " Kata Mahfudz, Legislator PKB ini.
Walikota, menurut Mahfudz sudah memberi contoh yang tidak baik, jadi jangan salahkan pengusaha jika menirunya.
"Bagi pengusaha ya jangan mau kalau ditegur, baik dikatakan melanggar Undang-undang atau yang lain. Artinya boleh bahkan wajib mengaji karyawan dibawah UMR, " Ketus Mahfud.
Itu yang pertama, yang kedua kata Mahfud adalah kebijakan pengentasan kemiskinan.
"Sederhana sekali Walikota kita dalam mengurangi kemiskinan, yakni dengan penempelan stiker, " Kata Mahfud.
"Nah, ketika banyak warga menolak ditempel stiker karena malu, maka datanya akan dicoret dari penerima bantuan dan otomatis dinyatakan tidak miskin.
Jadi, solusi untuk mengentas kemiskinan itu sederhana, yakni Pasang Stiker. (BNW)