Surabaya NAWACITAPOST - Warga Jambangan dan Wonokromo Surabaya menjadi sasaran reses jaring aspirasi Wakil ketua DPRD Surabaya AH Thony.
Bertempat di Cleo Hotel Jemursari, Rabu 19 Oktober 2022, Thony Legislator Partai Gerindra menyampaikan capaian kerja serta gagasannya untuk pembangunan kota Surabaya.
Sesuai Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari
Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi dan anggaran yakni bersama pemerintah Daerah merumuskan undang-undang dan merencanakan anggaran pembangunan. Selain itu, DPRD juga mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
Dalam penjaringan aspirasi di masyarakat, selain Musrenbang dan Musbangkel yang diselenggarakan pemerintah kota, anggota DPRD juga diberi kewenangan menjaring aspirasi masyarakat dalam agenda resesnya.
"Nantinya, seluruh aspirasi yang terserap akan diinput dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) dari kementrian dalam negeri, kemudian ditelaah dalam rapat Paripurna Dewan dan Pemerintah untuk dipertimbangan mengenai arah prioritas pembangunan kedepan," terang Thony anggota DPRD alumni Fisip UGM'94 ini.
"Yang kita cari dari reses adalah persoalan-persoalan baru di masyarakat. Namun jika persoalan yang lama masih muncul, berarti masyarakat sangat membutuhkan dan belum terselesaikan, " Terang AH Thony kepada media, usai gelaran resesnya.
"Terutama kaitan dengan keberadaan sekolah di titik-titik masyarakat yang tidak memiliki zonasi, " Tambahnya.
-
Zonasi sekolah, menurut Thony sebenarnya harus berada di titik-titik masyarakat. Ketika tidak ada, masyarakat akhirnya tidak bisa masuk.
Untuk itu, kami meminta kepada pemerintahan dalam menentukan zonasi tidak terpaku pada koordinat sekolah, tapi pada tengah-tengah masyarakat.
"Dengan begitu, keterbutuhan, ketercukupan dan keadilan dalam rekrutmen siswa dapat terjawab secara obyektif, " Tegas Thony.
Ditanya isu tidak akan ada pembangunan sekolah baru di tahun 2023, Lulusan Fisip UGM'94 ini mengartikan seolah-olah Pemkot tidak membutuhkan sekolah.
"Tadi sempat ada berbagai pertanyaan, artinya mutlak, rasionalisasi terhadap sampel yang disampaikan oleh dinas itu perlu dijabarkan, kenapa mereka tidak membutuhkan bangunan sekolah," katanya.
"Penjabaran yang pertama, apakah pemerintah kota tidak punya dana atau memang sudah mencukupi semuanya," sambung Thony.
Sementara disisi lain, menurut Sekretaris DPC Partai Gerindra Surabaya ini masyarakat masih banyak yang tidak terlayani oleh keberadaan sekolah. "Ini yang masih menjadi sebuah PR, maka kami akan kejar jika dinas memang mengatakan seperti itu," tegasnya.
Kalau memang tidak ada jawaban yang tidak bisa mencerminkan argumentasi yang kuat, maka Thony bersama Fraksi Gerindra akan mendorong dengan sangat, pembangunan sekolah baru dianggarkan di APBD 2023.
"Supaya, persoalan-persoalan kebutuhan anak masuk sekolah seperti yang kemarin-kemarin tidak menjadi tradisi yang lestari," kritik Thony.
Dibidang pendidikan, AH Thony mengotak-atik mengapa beasiswa pemuda tangguh Pemkot Surabaya masih banyak kuota yang kosong. Dari target 40rb saat ini masih 18rb kuota yang terisi.
"Harapannya, masyarakat dapat memanfaatkan program beasiswa ini semaksimal mungkin," kata Thony.
-
Sementara di bidang perekonomian, Penasehat Fraksi Gerindra ini mengaku bingung melihat kinerja Bank Jatim sebagai BUMD yang dimiliki Provinsi Jawa Timur.
Iapun mengajak masyarakat berfikir, uang warga surabaya ini masuknya banyak di Bank Jatim. Bahkan Bank milik Pemprov Jatim ini menjadi bank daerah terbesar ketiga nasional. Namun disisi lain, untuk meminjam, masyarakat dipersulit. Artinya, bank ini tidak ada putaran.
Melihat kondisi ini, kami mendorong Pemkot untuk memaksimalkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama milik Pemerintah kota Surabaya.
"DPR bersama Pemkot telah menyetujui penambahan modal di BPR SAU sebesar 50 miliar, jadi totalnya sudah 70 miliar," ungkap Thony.
"Dari situ kita berharap nanti muncul Bank Surya Artha Utama yang bisa membuka cabang di beberapa tempat dan bisa diakses untuk membantu permodalan khusus usaha menengah ke bawah," tuturnya.
Disektor UMKM juga terjadi konsensus antara Dewan dan Pemkot Surabaya untuk menggelontor bantuan sebesar 3 triliun di tahun anggaran 2023. "Sektor fisik kita kurangi, tetapi sektor UMKM kita dukung sehingga bisa bangkit dan lebih mandiri," katanya.
"Ini juga terkait isu badai ekonomi di 2023, maka lebih baik kita mempersiapkan," sambung Thony kembali.
Gagasan demi gagasan juga disampaikan AH Thony dengan gamblang, termasuk sistem zonasi ekonomi. "Zonasi pendidikan sudah kelihatan hasilnya yakni mengurangi secara drastis kecelakaan anak sekolah, gagasan berikutnya adalah zonasi ekonomi," katanya.
Pemkot, menurut Thony sudah membina mati-matian para UMKM tapi lupa untuk membangun mata rantainya, sehingga para UMKM banyak mengalami kerugian yang harusnya tidak terjadi.
"Kalau dibuat zonasi, mungkin itu semua bisa teratasi. misalnya di satu wilayah, siapa yang membuat A, siapa pemasoknya, siapa pemasarnya dan siapa yang akan membelinya. Dengan dirancang seperti itu, mata rantai akan berjalan dan tidak ada kekawatiran di masyarakat," tutur Thony.
"Pemerintah harus fokus melakukan pendataan, jangan sampai terjadi pengalaman krisis minyak goreng, masyarakat Surabaya ribut semua," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Thony juga melaporkan bahwa 9 BUMD yang dimiliki Pemkot Surabaya, hanya satu yang bisa mendapat keuntungan. Yang lainnya merugi. Padahal, BUMD ini menjadi bagian pelayanan kebutuhan masyarakat. Termasuk Rumah Potong Hewan (RPH) yang saat ini gaduh karena akan dipindah atau digabungkan.
"RPH ini mengaku selalu tidak mendapat untung dengan alasan, memotong satu ekor sapi hanya 50 ribu. Dan untuk membuat inovasi, mereka mengaku dibatasi Perda," jelas Thony.
Sebenarnya, lanjut Thony, rumah potong hewan itu bukan hanya menangani Jagal, tapi sebuah lembaga yang menyediakan kecukupan hewan ternak yang secara kuantitas dan kualitas baik.
Harusnya RPH melakukan riset, disuatu wilayah kebutuhan daging kambing berapa, daging sapi dan babi berapa. "Jika kebutuhan hariannya jelas, maka gampang diatur. misal dari sekian kebutuhan, RPH menyediakan separuhnya, kemudian ditawarkan siapa yang mengisi sisanya, siapa yang memasarkan hingga siapa konsumennya," jelasnya.
"Intinya, dalam membuat sistem perekonomian yang baik, pemkot terlebih dulu harus melakukan riset dan kemudian membuat siklus perdagangannya," tandas Thony. (BNW)