Surabaya NAWACITAPOST - Penutupan Lokalisasi pelacuran legendaris Dolly oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, 18 Juni 2014 lalu, masih menyisahkan beberapa masalah yang luput dari perhatian Pemerintah Kota Surabaya.

Yang paling gres seperti yang ditemukan anggota DPRD Surabaya Imam Syafi'i sore tadi, 11 Oktober 2022.

Anggota Komisi A dari partai NasDem ini menemukan enam anak panti asuhan dekat eks-lokalisasi Dolly yang tidak mempunyai selembar pun dokumen administrasi kependudukan (adminduk). Tepatnya di pondok Bilyatimi peduli yatim dan duafa, jalan Dukuh Kupang XX no. 40, Dukuh Pakis Surabaya.

Ditemui Nawacitapost.com, Imam Syafi'i mengaku kedatangannya di Bilyatimi adalah untuk membantu anak-anak malang yang ketahuan tidak punya NIK (nomor induk kependudukan) dan KK (kartu keluarga) yang otomatis tidak bisa mengurus akta kelahiran.

"Kami mendapat kabar beberapa anak penghuni panti asuhan yang tidak memiliki administrasi kependudukan. Dari beberapa anak ini sebagian besar adalah anak dari ibu yang bekerja di Dolly," ungkap Imam.

"Sebenarnya kaget, selama ini seolah Dolly sudah diurusi. Bahkan banyak program dikhususkan untuk kawasan Dolly, tapi ternyata dampak penutupan Dolly ini masih ada," tambahnya.

Menurut Imam, harusnya di kota sekelas Surabaya sudah tidak ada masyarakat khususnya anak-anak yang tidak mempunyai dokumen kependudukan.

"Padahal dokumen-dokumen ini amat penting, di antaranya untuk daftar sekolah dan mendapat intervensi dari Pemerintah kota seperti pelayanan kesehatan gratis," terang Imam, mantap Pimpinan Redaksi JTV ini.

Imam juga mengaku sudah berkoordinasi dengan salah satu Kabid (Kepala Bidang) Dispendukcapil. "Bahwa mereka (Dispendukcapil, red) siap membantu anak-anak ini untuk memperoleh hak nya mendapatkan administrasi kependudukan," aku nya.

Memang, masih kata Imam, selama ini pihak Dinas Sosial Pemkot Surabaya sudah memberikan bantuan permakanan, tapi dari 40 anak yang ada di panti, hanya 19 yang mendapat bantuan. "Ternyata tidak bisa diintervensi karena sebagian besar tidak diketahui orang Surabaya atau tidak," Jelas Imam.

"Karena itu, yang paling awal kita urusi adalah administrasi kependudukannya supaya bisa mendapat intervensi dari Pemerintah. Anak-anak ini lahir di Surabaya, artinya APBD kota Surabaya harus bisa mengintervensi kebutuhan anak-anak sekaligus panti asuhan ini," lanjutnya.

Memang saat ini mereka belum terkendala masalah pendidikan, karena masih bersekolah di TK dan SD milik yayasan panti asuhan di Wonorejo, Tegalsari. "Tapi jika tidak segera diurus, entah bagaimana nanti kalau mereka masuk SMP," ujar Imam seraya mengelus dada mendengar anak-anak ini ke sekolah naik mobil pikap dengan bak belakang terbuka setiap pagi.

Sementara itu, Nur Fadila salah satu pengurus panti asuhan menjelaskan bahwa dari 40 anak yangtinggal di panti asuhan, enam di antaranya tidak punya surat kependudukan. "Yang lima dari Dolly," ungkap wanita berhijab tersebut.

"Kami tidak tau keberadaan ibu mereka. Apalagi siapa bapak mereka," sambungnya.

Ditanya usaha pihak panti terkait Adminduk anak-anaknya, Fadila mengaku sudah berupaya mengurusnya. "Pernah, sudah lapor ke kelurahan, dari kelurahan dilimpahkan ke Dinas Sosial, dari Dinsos kita disuruh membuat BAP ke Polrestabes kemudian diserahkan ke Dinsos lagi dan sampai hari ini tidak ada kabarnya," terang wanita yang mengaku sudah 15 tahun ini memngurusi anak-anak panti.

Lebih lanjut Fadila berharap pemerintah memperhatikan nasib anak-anak ini. "Meskipun ndak mencukupi kebutuhannya, tapi diberikan administrasi kependudukannya. Sehingga saat mereka sakit, kami bisa membawa ke puskesmas atau rumah sakit tanpa biaya," tandasnya. (BNW)