Surabaya NAWACITAPOST - Kalangan DPRD Jawa Timur kembali mempertanyakan penetapan pejabat definitif Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, yang hingga saat ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawanasa belum mengumumkan nama Sekdaprov Jatim meskipun seleksi di tingkat Tim Penilai Akhir (TPA) sudah tuntas.
Untuk itu pihaknya meminta kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagai orang nomer satu di Pemerintahan Provinsi tidak menunda-nunda lagi pengumuman nama Sekdaprov Jatim. Kemudian menetapkan satu nama dari tiga nama yang kemarin dikirim ke pemerintah pusat.
“Saya berharap Ibu Gubernur segera mengumumkan siapa sekdaprov definitif, agar roda pemerintahan berjalan sempurna,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Fredy juga mengingatkan bahwa masa jabatan Penjabat Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi telah selesai 12 Juni 2022 kemarin. Sebagaimana diketahui, Pj Sekdaprov dilantik 12 Januari 2022. Sesuai aturan Permendagri 91 Tahun 2019, Pasal 9 dijelaskan bahwa Pejabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh Menteri menjabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau berhenti pada saat dilantiknya sekretaris daerah provinsi definitif.
Kemudian di Perpres No 3 Tahun 2018 pada pasal 5 ayat 3 disebutkan masa jabatan Pj Sekdaprov paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.
“Pak Pj Sekdaprov Wahid Wahyudi sudah bertugas dengan baik, tapi aturan tetap harus dilaksanakan agar pemerintah provinsi Jawa Timur dapat bekerja melayani masyarakat lebih baik lagi,” terangnya.
Seperti diketahui, 4 April 2022 lalu, Panitia Seleksi Calon mengirimkan 3 nama calon sekdaprov Jatim ke KASN melalui menteri dalam negeri. Adapun tiga nama yang dinyatakan lolos telah disampaikan melalui Pengumuman Pansel Sekdaprov Jatim Nomor 800/2312/Pansel-JPTM/2022. Mereka adalah Adhy Karyono (Staf Ahli Menteri Sosial RI), Jumadi (Kepala Dinas Kehutanan) dan Nurcholis (Kepala Dinas ESDM) mengikuti tahap ujian di Tim Penilai Akhir (TPA). Namun hingga 15 Juni 2022 ini, hasil TPA tersebut belum pernah diumumkan kepada publik.
Selaras dengan pernyataan Fredi Purnomo dari Komisi A DPRD Jatim, secara kelembagaan LSM Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Koorwil Jatim juga mempertanyakan kapan kiranya sekdaprov definitif akan diumumkan dan dilantik Gubernur Jawa Timur.
“Saya mengetahui dengan persis bahwa surat permohonan perpanjangan masa jabatan PJ sekdaprov Jatim dan usulan nama baru sebagai PJ sekdaprov Jatim ditolak mentah-mentah sama Mendagri,” ungkap Heru Satriyo, S.Ip, Ketua MAKI Jatim.
Bahkan saat berita ini ditulis Heru Satriyo telah berangkat ke Jakarta untuk menanyakan langsung kepada Mendagri terkait hasil akhir Team Penilai Akhir (TPA) dan penerapannya di Provinsi Jawa Timur. “Subuh tadi saya baru sampai Jakarta dan pagi ini schedule saya berusaha menghadap Bapak Mendagri untuk menanyakan hasil kinerja TPA dan insya Allah besok saya dan team akan menyambangi Mensesneg di kantor Setneg dengan tujuan yang sama,” lanjut Heru MAKI.
Di sisi lain keberadaan Heru MAKI beserta pengurus MAKI Jatim ke Jakarta untuk menemui TPA, tidak lain dikarenakan adanya isu bahwa munculnya nama AK yang kembali beredar dengan indah di lingkungan TPA. “Kami dengar isu tersebut dan MAKI Jatim sangat sangat gusar, sehingga kami putuskan berangkat untuk menemui langsung anggota Team Penilai Akhir,” lanjut Heru MAKI.
MAKI Jatim juga mendesak Gubernur Jawa Timur untuk peduli dengan kondisi policy kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila terjadi lagi dan lagi kekosongan jabatan sekdaprov. “Kadang saya tidak habis pikir dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, lha wong jabatan PJ sekdaprov Jatim sudah selesai dan tinggal mengumumkan sekdaprov definitif Jatim saja molornya luar biasa,” ungkap Heru MAKI.
Secara kelembagaan MAKI Jatim juga akan mengambil sikap tegas setelah mendapatkan data real hasil keputusan Team Penilai Akhir (TPA) terkait jabatan sekdaprov definitif Jatim yang baru. “Sikap tegas yang kami maksud adalah rencana aksi demo panjang selama sekian hari sampai Ibu Gubermur Jawa Timur mengumumkan sekdaprov definitif yang baru,” lanjut Heru MAKI.
Konsep aksi demo sekian hari tersebut akan dilaksanakan dengan mendirikan tenda keprihatinan di depan pintu gerbang gedung Pemprov Jatim dan setiap hari menyampaikan sebuah syiar pesan kepada masyarakat Jawa Timur terkait basis lemahnya atensi Gubernur Jawa Timur dalam memberikan atensi untuk jabatan-jabatan strategis yang dibiarkan kosong. “Saya dengar polling Ibu Gub juga cenderung turun dan melemah saat ini, mungkin beliau lagi bingung menaikkan polling menjelang 2024,” sindir Heru MAKI.