NAWACITAPOST.COM — Wajah ruang terbuka hijau di jantung ibu kota kembali tercoreng oleh ulah tak bertanggung jawab.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan instruksi tegas kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk segera membersihkan sekitar 5.000 meter persegi lahan di Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, yang telah berubah fungsi menjadi lokasi pembuangan sampah liar berskala masif.
Langkah cepat ini diambil langsung oleh sang kepala daerah seusai melaksanakan peninjauan lapangan di Hutan Kota Penjaringan, Jalan Kepanduan II, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis (12/11).
Kunjungan mendadak tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari Rapat Terbatas (Ratas) tingkat Kecamatan Penjaringan yang secara khusus membedah problem kronis penumpukan limbah dan penataan kawasan hijau.
“Salah satu hal yang diputuskan yaitu isu utama mengenai Taman Hutan Kota Penjaringan. Ada kurang lebih 5.000 meter persegi yang digunakan menjadi tempat untuk pembuangan sampah ilegal,” ujar Pramono.
Tanpa kompromi, ia memastikan bahwa penanganan darurat langsung dieksekusi detik itu juga guna memulihkan fungsi ekologis kawasan lindung tersebut.
“Maka sudah saya putuskan, pertama: tempat atau lokasi yang untuk dumping atau membuang sampah ilegal itu segera dibersihkan, dan mulai hari ini kita akan bersihkan,” tambahnya.
Tembok Benteng Pertahanan dan Koordinasi Lintas Sektor
Selain operasi pembersihan dan program penghijauan ulang kawasan yang rusak, Gubernur Pramono turut menginstruksikan percepatan penyelesaian pembangunan pagar keliling.
Infrastruktur fisik ini dinilai menjadi kunci vital untuk menutup total celah akses kendaraan maupun pihak tak dikenal yang hendak membuang limbah secara sembunyi-sembunyi.
Berdasarkan laporan operasional di lapangan, progres pembangunan pagar pengaman tersebut saat ini telah menyentuh angka 70 persen.
Pengerjaan proyek strategis ini sempat menemui sejumlah kendala teknis, mulai dari okupasi lahan hingga kerumitan birokrasi pencatatan aset di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
Sebagai catatan historis, Taman Hutan Kota Penjaringan mulai dibangun pada rentang tahun 2010 hingga 2011 di atas hamparan lahan seluas 4,4 hektare, yang juga merangkul sebagian aset milik PT Jakarta Propertindo (Jakpro) seluas 9.578 meter persegi.
Guna menuntaskan persoalan infrastruktur pemagaran ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran senilai Rp3,5 miliar melalui Tahun Anggaran 2025. Percepatan penyelesaian pagar ini turut melibatkan sinkronisasi lintas instansi yang masif.
Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Jakpro, PT Jasa Marga, hingga jajaran perangkat wilayah setempat demi memastikan titik-titik rawan, khususnya di sisi jalur tol, terlindungi secara maksimal.
Sanksi Sosial: Aksi 'Name and Shame' Bagi Pelaku Pembuangan Limbah
Berdasarkan investigasi dan laporan dari Camat Penjaringan serta petugas kebersihan garda terdepan, sindikat pembuangan sampah ilegal ini terbiasa beroperasi di bawah selimut malam hari untuk menghindari pantauan aparat.
Menanggapi modus operandi yang meresahkan ini, Gubernur Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan tinggal diam.
Pihaknya akan menerapkan kebijakan transparansi ekstrem dengan mengumumkan secara terbuka identitas seluruh pihak, badan usaha, maupun korporasi yang terbukti terlibat dalam praktik pembuangan sampah ilegal tersebut.
Kebijakan pengungkapan publik ini dirancang agar para pengguna jasa pengangkutan sampah komersial—termasuk manajemen hotel, restoran, hingga kafe—dapat mengetahui rekam jejak hitam para vendor pengangkut limbah yang mereka sewa.
“Dan saya akan segera mengumumkan, sesuai dengan apa yang sudah menjadi keputusan Pemerintah DKI Jakarta, bagi siapapun yang melakukan itu, maka akan diumumkan kepada publik,” tegas Pramono.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang bahwa keterbukaan informasi dan penegakan sanksi sosial merupakan instrumen mutlak agar kejahatan lingkungan ini tidak terus berulang dan merusak masa depan ekosistem perkotaan.(Fifi Abdurahman)