Berdasarkan surat pemberitahuan aksi Nomor 125/SP/GEMPAR-JATIM/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, aksi dijadwalkan dimulai pukul 07.00 WIB dengan estimasi massa sekitar 500 orang.
Ada lima titik yang menjadi sasaran penyampaian aspirasi, yakni Kantor DLH Kota Surabaya, Balai Kota Surabaya, Kantor Satpol PP Kota Surabaya, Gedung DPRD Kota Surabaya, dan Mapolrestabes Surabaya.
Dalam aksi tersebut, Gempar Jatim mengusung tema yang menohok: "Kami Warga Surabaya untuk DIBINA Bukan DIBINASAKAN!"
Empat tuntutan utama juga akan disampaikan, yakni:
- Menghentikan segala bentuk penertiban represif dan intimidasi terhadap usaha rakyat kecil di Keputih.
- Memberikan pembinaan teknis pengelolaan sampah dan kemudahan perizinan, termasuk PBG/KBL 38110 khusus UMKM sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan.
- Memberikan kepastian legalitas bagi warga yang berdiri di atas tanah bersertifikat hak milik pribadi atau menyediakan lokasi relokasi usaha yang layak dan memadai.
- Menghormati hak asasi manusia dan asas sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Zahdi menegaskan, pihaknya berharap Pemkot Surabaya tidak bersikap defensif menghadapi aspirasi masyarakat. Justru aksi ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuka ruang dialog dan menyelesaikan persoalan secara adil.
"Jangan hanya rakyat yang dituntut patuh terhadap aturan, sementara pemerintah lupa bahwa ada tanggung jawab untuk melindungi kehidupan masyarakat. Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan solusi nyata bagi warga Keputih," tegasnya.
Kini, bola berada di tangan Pemkot Surabaya, khususnya DLH. Apakah pemerintah akan memilih membuka ruang dialog dan memberikan solusi, atau tetap bertahan dengan pendekatan penertiban?
Satu hal yang harus dipahami: Menata kota bukan berarti mematikan penghidupan warganya. Jangan sampai Surabaya terlihat semakin tertib secara fisik, tetapi justru meninggalkan persoalan sosial yang semakin besar. ***