SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Gelombang perlawanan warga Keputih terhadap kebijakan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kian menguat. Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Gempar Jatim) bersama warga bersiap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, Kamis (12/11/2026).
Bahkan, menjelang pelaksanaan aksi, sejumlah warga bersama elemen Gempar Jatim telah berjaga-jaga di lokasi. Mereka memastikan aspirasi masyarakat yang terdampak penertiban tidak kembali diabaikan oleh pemerintah.
Koordinator Lapangan (Koorlap) Gempar Jatim, Zahdi, S.H., menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan penertiban yang dinilai tidak mengedepankan pembinaan maupun solusi konkret bagi masyarakat.
Menurut Zahdi, pemerintah seharusnya hadir sebagai pelindung dan pemberdaya masyarakat, bukan justru menjadi pihak yang membuat rakyat kecil kehilangan sumber penghidupannya.
"Jangan sampai pemerintah hanya bisa melakukan penertiban, tetapi tidak mampu memberikan solusi. Warga Keputih bukan meminta untuk dimanjakan. Mereka hanya ingin dibina, diberikan kepastian hukum, dan dilindungi mata pencahariannya. Jangan sampai kebijakan pemerintah justru membinasakan kehidupan rakyat kecil," tegas Zahdi.
Ia juga mempertanyakan pendekatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya dalam menangani persoalan aktivitas usaha pemilahan sampah di kawasan Keputih.
Menurutnya, apabila terdapat persoalan lingkungan maupun administrasi perizinan, seharusnya pemerintah mengedepankan pembinaan, pendampingan teknis, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
"Kalau memang ada kekurangan dalam pengelolaan lingkungan atau perizinan, tunjukkan apa yang harus diperbaiki. Berikan pembinaan dan pendampingan. Jangan langsung mengedepankan penertiban tanpa memikirkan bagaimana nasib keluarga yang menggantungkan hidup dari usaha tersebut," lanjutnya.
Sekitar 600 Jiwa Terancam Kehilangan Penghidupan
Persoalan ini bukan perkara sepele. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pemberitahuan aksi, aktivitas usaha masyarakat tersebut berkaitan dengan keberlangsungan hidup sekitar 150 kepala keluarga atau kurang lebih 600 jiwa.
Angka tersebut semestinya menjadi pertimbangan serius Pemkot Surabaya sebelum mengambil kebijakan. Sebab, di balik aktivitas ekonomi masyarakat terdapat kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan keberlangsungan hidup yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan surat penertiban.
Ironisnya, di tengah gencarnya pemerintah menggaungkan pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi kerakyatan, masyarakat justru merasa terancam kehilangan ruang usaha dan sumber pendapatan.
Gempar Jatim menilai DLH Surabaya tidak boleh hanya melihat persoalan dari sisi penataan lingkungan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kepastian hukum warga.
Lima Titik Aksi, DLH hingga DPRD Jadi Sasaran
