NAWACITAPOST.COM — Pemerintah Kota Cirebon secara resmi menghentakkan manuver strategis demi merevolusi tata kelola pemerintahan dan merombak total wajah birokrasi daerah.
Komitmen perombakan besar-besaran tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon yang beragenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, Senin (9/11/2026).
Langkah tegap eksekutif dalam menata ulang struktur kelembagaan ini diposisikan sebagai momentum krusial agar birokrasi Kota Udang tampil jauh lebih adaptif, responsif, serta presisi menghadapi arus percepatan regulasi dan kompleksitas tuntutan pelayanan publik.
Sidang paripurna yang berlangsung khidmat namun penuh dinamika di Ruang Gotrasawala Gedung DPRD Kota Cirebon tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman, Ketua DPRD Kota Cirebon Andri Sulistyo, jajaran Wakil Ketua dan Anggota DPRD, hingga para pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
Dalam pidato intinya di hadapan parlemen, Wali Kota Effendi Edo menyampaikan argumentasi mendasar bahwa wujud organisasi pemerintahan tidak boleh dipasung dalam struktur kaku yang bersifat statis.
Penataan perangkat daerah wajib dieksekusi berbasiskan evaluasi terukur, analisis beban kerja, serta pemetaan urusan pemerintahan yang rigid agar menghasilkan organisasi yang berprinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).
“Organisasi pemerintahan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Penataan perangkat daerah ini bukan semata-mata perubahan struktur administratif, tetapi merupakan upaya memastikan setiap organisasi memiliki kapasitas dan fungsi yang tepat sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” tegas Wali Kota Effendi Edo mendobrak cara pandang lama birokrasi.
Tiga Pilar Perubahan Strategis
Dokumen Raperda yang disodorkan Pemerintah Kota Cirebon memuat tiga substansi perubahan kelembagaan yang sangat fundamental:
-
Eskalasi Tipologi BKPSDM (Tipe C ke Tipe B)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) resmi diproyeksikan naik kelas dari Tipe C menjadi Tipe B. Peningkatan strata ini dipicu oleh akumulasi beban kerja tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca-berlakunya UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, akselerasi manajemen talenta, penerapan ketat sistem merit, transformasi kepegawaian digital, hingga lonjakan kuantitas aparatur akibat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). -
Rebranding & Integrasi Ekonomi Kreatif
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertransformasi nomenklatur menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Perubahan ini menjadi fondasi hukum untuk mengawinkan potensi cagar budaya, pariwisata lokal, dan denyut industri kreatif warga dalam satu komando kebijakan yang mampu melejitkan daya saing ekonomi daerah. -
Kepastian Hukum & Otonomi Regulasi BPBD
Penataan payung hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipisahkan dari Perda induk untuk selanjutnya ditetapkan melalui Perda tersendiri sesuai mandai peraturan perundang-undangan khusus kebencanaan. Pemkot Cirebon menjamin ketentuan peralihan disiapkannya aturan ini tidak akan menyurutkan kesiapsiagaan maupun operasional penanganan bencana di lapangan hingga Perda khusus disahkan paling lama satu tahun mendatang.
Baca Juga: Tito Karnavian Tegaskan Fokus Mendagri, Lepas Total Urusan Polri Sejak 2019
Wali Kota menekankan bahwa kalkulasi perubahan ini tetap berada dalam koridor efisiensi anggaran daerah dan ketelitian birokrasi.
“Harapan kami, penataan kelembagaan ini dapat melahirkan birokrasi yang lebih adaptif, efektif, efisien, dan akuntabel. Setiap perubahan harus memberikan manfaat nyata, baik bagi peningkatan kinerja aparatur maupun kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” tambahnya.
Respon Positif Parlemen dan Komitmen Pembahasan
Pada sesi yang sama, Rapat Paripurna juga mengagendakan pembacaan jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Cirebon.
Effendi Edo menyampaikan apresiasi tinggi terhadap sikap kritis dan masukan konstruktif dari seluruh fraksi yang menaruh perhatian besar pada efektivitas organisasi, kepastian hukum, dan implikasi anggaran.
Menanggapi berbagai catatan legislatif, Wali Kota mengonfirmasi ulang bahwa penguatan BKPSDM serta pengintegrasian sektor ekonomi kreatif telah melalui kajian mendalam. Terkait operasional BPBD, ketentuan peralihan dijamin mengunci legitimasi tugas kebencanaan tanpa celah hukum.
Guna memuluskan proses transisi dan pendalaman teknis, Pemkot Cirebon menyiagakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dinas teknis untuk hadir secara komprehensif dalam rapat pembahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
“Kami menyambut baik seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Pemerintah Kota Cirebon siap memberikan penjelasan dan data pendukung secara komprehensif dalam tahapan pembahasan selanjutnya. Kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga sehingga Raperda ini dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas, implementatif, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkas Wali Kota.
Langkah berani penataan perangkat daerah ini digadang-gadang menjadi tonggak baru reformasi birokrasi di Kota Cirebon—memastikan mesin pemerintahan bergerak jauh lebih profesional, responsif, dan bertenaga dalam melayani seluruh lapisan masyarakat.
Sumber: Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon.