Selain itu, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta perangkat daerah yang membidangi kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Perhatian juga diberikan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya. Fraksi PKS meminta agar pengelolaan RSUD tetap mengutamakan keselamatan pasien, mutu pelayanan, akses yang berkeadilan, serta tata kelola keuangan yang akuntabel.
Tidak hanya itu, Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah Kota Surabaya agar berhati-hati dalam pengelolaan pembiayaan daerah, khususnya rencana pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun sebagaimana tercantum dalam bahan pembahasan RAPBD 2027.
Menurut Bang Jo, rencana pinjaman harus disertai penjelasan terbuka mengenai tujuan penggunaan, kemampuan pembayaran kembali, beban fiskal jangka panjang, serta manfaat ekonomi dan sosial yang akan diperoleh masyarakat.
"Jangan sampai pembangunan hari ini justru membebani kemampuan fiskal dan pelayanan publik pada masa mendatang. Setiap kebijakan pembiayaan harus diperhitungkan secara matang dan transparan," katanya.
Pada bagian akhir pandangan fraksi, Bang Jo menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap APBD tidak berhenti setelah ditetapkannya peraturan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, kualitas belanja, dan pencapaian target pembangunan harus terus dilakukan.
Fraksi PKS mendorong adanya evaluasi kinerja secara berkala, keterbukaan informasi anggaran, serta pelaporan capaian program yang dapat diawasi bersama oleh DPRD dan masyarakat.
"Ukuran keberhasilan APBD 2027 adalah apakah anak-anak Surabaya semakin mudah memperoleh pendidikan berkualitas, masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan, keluarga miskin semakin terlindungi, generasi muda memperoleh pekerjaan layak, dan UMKM semakin berkembang. Kemajuan pembangunan juga harus dirasakan sampai ke kampung-kampung di seluruh Kota Surabaya," pungkas Bang Jo.
Fraksi PKS berharap RAPBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya mendorong kemajuan kota, tetapi juga menghadirkan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga Surabaya.