Maka, jika publik kemudian bertanya tentang “tutup mulut”, pertanyaan itu semestinya diarahkan pada bukti, bukan prasangka.
Apakah pernah ada permintaan agar seseorang diam?
Apakah pernah ada laporan internal yang berhenti di meja tertentu?
Apakah pernah ada pemeriksaan atau peringatan sebelum kasus masuk Kejaksaan?
Dan yang paling penting, siapa saja yang mengetahui persoalan tersebut ketika dugaan gratifikasi itu berlangsung?
Sebab pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menghukum penerima uang. Sistem pengawasan juga harus diuji: siapa yang memberi kewenangan, siapa yang mengawasi, siapa yang menerima laporan, dan mengapa alarm birokrasi tidak berbunyi lebih awal.
Kasus Ganjar telah membuka satu pintu. Nama Erna muncul di dalam rantai jabatan dan kemudian kembali terlihat dalam struktur pemerintahan setelah periode tersebut.
Kini yang dibutuhkan bukan tuduhan.
Yang dibutuhkan adalah dokumen.
SK pengangkatan, SK perpanjangan, dasar status kepegawaian, uraian kewenangan, hak keuangan, serta seluruh dokumen yang menjelaskan mengapa seorang pejabat dengan sejarah panjang di lingkar birokrasi Surabaya masih memegang peran setelah memasuki fase pensiun.
Sebab jika semuanya sesuai aturan, membuka dokumennya justru akan memperjelas dan membersihkan nama siapa pun yang dipersoalkan.
Tetapi jika terdapat celah administratif, publik berhak mengetahuinya.
Dan setelah perkara Ganjar masuk ruang Tipikor, pertanyaan itu semakin sederhana:
Siapa sebenarnya yang mengawasi para pengawas? ***