NAWACITAPOST.COM - Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar terhadap LKPJ Bupati 2023, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memberi perhatian lebih pada penyediaan infrastruktur jalan yang memadai, pada Rabu Malam (20/3/2024).
Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicaranya, Hendik Budi Yuantoro, menyampaikan bahwa permasalahan jalan menjadi permasalahan nyata dialami masyarakat Kabupaten Blitar utamanya di wilayah pelosok desa. Hingga masyarakat membuat meme atau lelucon, menjadikan kerusakan jalan banyak berlobang dijadikan nama wisata ‘jeglongan sewu’ menjadi suatu ironi.
“Infrastruktur jalan harus menjadi prioritas, bagaimanapun penyediaan jalan umum itu sudah menjadi tugas pemerintah. Kita selama ini melihat jalan khususnya di desa-desa ini rusak, apalagi memasuki lebaran maka pemerintah harus punya strategi khusus untuk pembangunan jalan supaya nyaman dilalui masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Hikmah Ramdhan, Kemenkumham Banten Berbagi Takjil
Kualitas infrastruktur yang kurang, tidak lepas dari proses pengadaan pemilihan rekanan pelaksana perbaikan jalan. Pemkab Blitar membuat kebijakan penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa. Itu dinilai hanya sebatas administrasi, dan minim kompetisi dalam penyediaan barang dan jasa.
Fraksi PDI Perjuangan tidak ingin ada lagi peristiwa pemutusan kontrak dengan rekanan seperti pada pembangunan Jembatan Dawuhan. Itu merupakan bukti nyata kurang profesionalnya eksekutif dalam menentukan rekanan yang bonafid.
Baca Juga: 500 Kiyai di Kabupaten Serang Terima Bantuan Sembako dan Uang Tunai
“E-katalog ini mereka tinggal melakukan penunjukan lalu mengisi administrasinya tanpa kita tahu seperti apa kualitas rekanan-nya. Harusnya ada diskresi khusus agar rekanan dipilih dari e-katalog itu bisa baik dan juga mendukung bela dan beli produk Blitar,”jelasnya.
Lalu hal lain yang diutarakan adalah kesenjangan pembangunan antara Blitar wilayah utara dan selatan. Minimnya minat masyarakat bersekolah di sekolah negeri dengan alih-alih memilih sekolah swasta. Dan masih banyak sektor investasi yang belum tersentuh seperti wisata, peternakan dan perhotelan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kenyataan di lapangan seperti itu, banyak jalan kabupaten dan desa yang rusak. Dan inilah yang PDI Perjuangan harapkan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melakukan pembangunan bisa sesuai keinginan rakyat,” tegasnya.
Penulis : Frins Maurins