Sebab pemerintah tidak boleh menggunakan warga sebagai "quality control" terakhir atas kesalahan data yang dibuat sistem pemerintah.
Kalau warga harus melapor terlebih dahulu agar datanya benar, maka sistem tersebut belum bisa disebut sepenuhnya akurat.
Dan kalau warga miskin harus berkali-kali membuktikan bahwa dirinya miskin agar memperoleh hak yang seharusnya dilindungi negara, maka ada sesuatu yang keliru dalam cara negara bekerja.
Rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang semakin rumit. Rakyat membutuhkan data pemerintah yang benar.
Desil seharusnya menjadi alat untuk mempermudah negara menemukan rakyat yang membutuhkan bantuan.
Bukan sebaliknya.
Jangan sampai akhirnya yang terjadi justru seperti ini:
pemerintah salah menghitung, warga kecil yang repot.
Pemerintah salah memasukkan data, warga yang mengadu.
Pemerintah membutuhkan data akurat, tetapi warga yang harus membuktikan dirinya.
Dan ketika semua itu terjadi, yang paling mungkin menanggung kerugiannya bukan mereka yang duduk di balik meja pembuat kebijakan.
Melainkan rakyat kecil yang sejak awal memang sedang membutuhkan perlindungan negara. ***