SURABAYA, NAWACITAPOST.COM — Angka 3.283 seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Bukan sekadar angka keluhan administratif, melainkan bukti bahwa sistem pendataan sosial yang semestinya memudahkan rakyat justru berpotensi berubah menjadi sumber persoalan baru.
Dinas Sosial Kota Surabaya mencatat sekitar 3.283 keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil hingga awal September 2026. Keluhan itu datang melalui Dinsos, kelurahan, kecamatan hingga hotline Wali Kota Surabaya. Pemerintah kemudian menurunkan tim untuk melakukan verifikasi lapangan.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih serius.
Kalau data pemerintah benar, mengapa ribuan warga harus mengadu?
Dan kalau ternyata data tersebut keliru, mengapa rakyat yang harus repot membuktikan bahwa data pemerintah salah?
Desil dibuat dengan dalih memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Namun dalam praktiknya, warga yang merasa dirugikan justru harus mengajukan keberatan, menunggu verifikasi, dan berharap pemerintah mengusulkan perbaikan data ke pemerintah pusat.
Ironisnya lagi, Dinsos Surabaya sendiri mengakui tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah posisi desil. Dinsos hanya melakukan verifikasi dan mengusulkan perubahan kepada pemerintah pusat.
Dengan kata lain, warga yang berada di posisi paling rentan harus menghadapi rantai birokrasi yang panjang hanya untuk membuktikan satu hal sederhana:
bahwa kondisi kehidupan mereka tidak sama dengan angka yang tercatat di sistem pemerintah.
Negara Salah Data, Rakyat yang Menanggung
Ini yang harus dibalik cara pandangnya.
Selama ini persoalan desil seolah-olah ditempatkan sebagai persoalan warga: warga mengeluh, warga mengajukan sanggahan, warga diverifikasi, warga menunggu pembaruan.
Padahal sumber persoalannya adalah data pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi riil warga.
Bahkan Dinsos Surabaya mengakui masih menemukan warga yang masuk desil 6 sampai 10, tetapi berdasarkan data kemiskinan Pemkot Surabaya mereka masih tergolong miskin atau pra-miskin. Sebaliknya, ada pula warga yang tercatat dalam desil 1 sampai 5 tetapi setelah diverifikasi dinilai sudah sejahtera.
Kalau dua kondisi tersebut benar-benar terjadi, maka persoalannya bukan semata-mata warga yang salah memahami desil.