“Kalau memang mengayomi, mana Pak Eri datang menemui saudara-saudara di sini? Ini adalah bukti bahwa Pak EC hanya mau di ruangan ber-AC,” katanya.
PJS Tolak Sekadar Mediasi
Ketua PJS Izul Fiqri mengatakan pihaknya telah berkali-kali mengirimkan surat audiensi kepada Wali Kota Surabaya, namun tidak mendapat respons langsung.
“Kami ingin aspirasi kami langsung didengar oleh Wali Kota Surabaya,” tegas Izul.
Di Balai Kota, perwakilan PJS ditemui Asisten I Achmad Zaini, Kepala Dishub Trio Wahyu Bowo, Kepala Bakesbangpol Tundjung Iswandaru, serta Kepala Bapenda Rachmad Basari.
Namun PJS menegaskan persoalan tidak akan selesai hanya melalui pejabat teknis. Mereka meminta Eri Cahyadi selaku pengambil keputusan menemui massa.
Setelah Eri tidak menemui massa, aksi kemudian bergeser menuju rumah dinas Wali Kota Surabaya di Jalan Sedap Malam.
Selain evaluasi total Digital Parking, PJS menuntut kepastian hak dan perlindungan hukum jukir, sistem parkir yang transparan, pelibatan jukir dalam penyusunan kebijakan, serta peningkatan kesejahteraan.
PJS juga meminta mekanisme pembayaran tidak dibuat tumpang tindih, dengan pilihan yang jelas antara tunai atau non-tunai. Mereka menuntut bagi hasil jukir sebesar 70 persen dapat dicairkan pada hari yang sama, maksimal pukul 17.00 WIB, serta meminta jaminan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap risiko kehilangan.
Aksi tersebut menjadi sinyal keras bahwa persoalan Digital Parking telah berkembang menjadi persoalan hubungan antara kebijakan pemerintah kota dan kelompok jukir yang merasa terdampak langsung di lapangan. ***