Jangan pula menunggu jumlahnya menjadi ratusan.
Karena ketika masyarakat mulai percaya bahwa pekerjaan di Pemkot bisa dibeli dengan uang dan “orang dalam”, yang rusak bukan hanya kehidupan korban.
Yang rusak adalah kepercayaan terhadap birokrasi.
Dan jika modus ini benar-benar telah berlangsung berulang kali, pertanyaan publik kini bukan lagi:
“Siapa oknumnya?”
Tetapi:
“Mengapa pintu untuk menjadi oknum itu terus terbuka?”
Pemkot Surabaya harus menjawabnya.
Bukan dengan slogan.
Bukan dengan sekadar memecat dua THL.
Tetapi dengan membuka, memeriksa, dan membongkar seluruh jejak dugaan jual-beli lowongan kerja di lingkungan pemerintah kota.
Sebab jangan sampai yang selama ini terlihat hanya ujung gunung es.
Sementara di bawah permukaan, masih ada korban yang kehilangan Rp35 juta, Rp50 juta, Rp80 juta, bahkan lebih—tetapi memilih diam karena merasa tidak punya kekuatan untuk melawan. ***