NAWACITAPOST.COM - Wacana penerapan skema ganjil genap maupun Electronic Road Pricing (ERP) di Kota Surabaya menuai respons keras dari DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi C DPRD Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PSI, Josiah Michael, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap usulan tersebut.
Sebelumnya, Djoko Setijowarno selaku Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong Pemkot Surabaya mempertimbangkan kebijakan ganjil genap atau ERP untuk mengatasi kemacetan. Namun, Josiah menilai kebijakan tersebut tidak tepat diterapkan di Kota Pahlawan.
“Saya sangat tidak setuju dengan adanya skema ganjil genap ataupun ERP. Kondisi jalan di Surabaya berbeda dengan di Jakarta. Di Surabaya ketika diterapkan hal tersebut pasti malah akan memicu kemacetan di tempat lain. Tentu ini bukan sebuah solusi yang baik,” tegas Josiah.
Menurutnya, karakteristik jaringan jalan Surabaya yang saling terhubung dengan banyak ruas alternatif berpotensi menimbulkan pergeseran titik macet jika kebijakan pembatasan kendaraan diterapkan.
“Pasti pindah itu kemacetan dan pasti makin memperparah keadaan,” imbuhnya.
Josiah menekankan, ada tiga hal mendesak yang seharusnya menjadi prioritas Pemkot Surabaya dalam mengurai kemacetan.
“Yang diperlukan Surabaya itu tiga hal. Pertama penyelesaian ruas jalan yang pembangunannya tertunda, termasuk area bottle neck. Kedua percepatan perbaikan sistem transportasi umum. Dan yang ketiga perlu adanya rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan,” ujarnya.
Data Dinas Perhubungan Kota Surabaya menunjukkan volume kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahun, sementara pertumbuhan jalan relatif terbatas. Sejumlah titik seperti kawasan Ahmad Yani, HR Muhammad, Margomulyo, hingga akses menuju Suramadu dan wilayah barat Surabaya kerap menjadi simpul kemacetan akibat penyempitan jalan (bottle neck) dan tingginya aktivitas kendaraan berat.
Menurut Josiah, penyelesaian infrastruktur jalan yang belum tuntas jauh lebih relevan ketimbang menerapkan pembatasan kendaraan yang belum tentu efektif.
Di sisi lain, Surabaya saat ini tengah mengembangkan berbagai moda transportasi umum berbasis dukungan pemerintah pusat, di antaranya Bus Rapid Transit (BRT) serta Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang dirancang terintegrasi dengan jaringan KAI dan kawasan aglomerasi Gerbangkertosusila.
“Saat ini banyak program transportasi umum di Surabaya, di antaranya BRT dan SRRL yang dananya dari pemerintah pusat. Kita fokus itu terlebih dahulu. Jangan munculkan wacana-wacana ngawur yang malah akan menimbulkan kegelisahan di masyarakat,” tandasnya.
Josiah mengingatkan, kebijakan seperti ganjil genap maupun ERP memerlukan kesiapan infrastruktur transportasi publik yang memadai. Tanpa alternatif angkutan umum yang nyaman, aman, dan terjangkau, kebijakan pembatasan kendaraan justru akan membebani masyarakat.
Ia pun mendorong agar Pemkot Surabaya bersama DPRD dan pemangku kepentingan lebih realistis dalam merumuskan kebijakan transportasi, dengan mengedepankan solusi jangka panjang dan berbasis kebutuhan warga.
“Yang paling penting sekarang adalah pembenahan sistem, bukan sekadar kebijakan pembatasan yang berpotensi memindahkan masalah,” pungkasnya. ***