“Ke depan perlu dievaluasi. Apakah metode survei masih efektif jika hanya melibatkan ASN. Harus ada diskresi atau fleksibilitas metode, terutama untuk warga yang bermukim di wilayah pemukiman premium dan kawasan spesifik,untuk itu Cak Yebe meminta DPRKPP juga harus melibatkan APERSI dan REI Surabaya agar mendorong anggotanya yang notabene para pengembang dan pengelola perumahan dan juga apartemen di Surabaya untuk memfasilitasi tim surveyor dalam melakukan pendataan warganya." katanya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan di kawasan perumahan elit dan apartemen tidak bisa disamakan dengan permukiman padat penduduk.
“Karakteristik warganya berbeda. Aksesnya terbatas, sistem keamanannya ketat, sehingga butuh metode dan pendekatan khusus,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD mendorong Pemkot Surabaya menerapkan strategi jemput bola, dengan melibatkan perangkat kewilayahan hingga tingkat paling bawah.
“RT dan RW ini ujung tombak di lapangan. Mereka paling memahami kondisi warganya, siapa yang pindah, siapa yang masih tinggal, dan siapa yang memang sulit ditemui. Kalau ini dilibatkan secara aktif, saya yakin data DTSEN bisa lebih cepat dan lebih akurat,” tandasnya.
Dengan status Surabaya sebagai barometer nasional, DPRD menegaskan satu hal: data tidak boleh simpang siur, karena dari data inilah arah kebijakan sosial, bantuan, dan intervensi negara ditentukan. ***