NAWACITAPOST.COM – Status Surabaya sebagai pilot project nasional pendataan sosial ekonomi justru memunculkan pekerjaan rumah besar. Sebanyak 239.277 kepala keluarga (KK) dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tercatat tidak ditemukan, memicu sorotan tajam DPRD Kota Surabaya.
Isu krusial ini mengemuka dalam rapat kerja di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (14/01/2025). DPRD mengapresiasi kerja keras aparatur sipil negara (ASN) yang turun langsung sebagai surveyor, namun menegaskan bahwa persoalan ratusan ribu KK tak boleh dibiarkan berlarut-larut—terlebih Surabaya sedang menjadi rujukan nasional.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau akrab disapa Cak Yebe, menilai kerja lapangan para ASN patut dihargai karena tidak mudah dan penuh tantangan.
Baca Juga: Cabut Hak Dasar Warga, DPRD Nilai Pengelola Bale Hinggil Melawan Hukum
“DPRD mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh ASN sebagai petugas surveyor DTSEN. Ini kerja lapangan yang melelahkan dan penuh tantangan,” ujar Cak Yebe.
Namun di balik apresiasi itu, DPRD menggarisbawahi fakta mencolok: ratusan ribu KK belum terverifikasi hingga tahap akhir pendataan. Cak Yebe menekankan bahwa istilah tidak ditemukan tidak bisa disederhanakan sebagai kegagalan petugas.
“Definisi tidak ditemukan ini harus dipahami secara utuh. Artinya warga sudah dikunjungi lebih dari dua kali oleh surveyor, tetapi tidak dapat ditemui di alamat sesuai data. Selain itu, ada juga warga yang sudah pindah atau bermigrasi ke kecamatan lain di wilayah Kota Surabaya maupun ke luar kota Surabaya,” jelasnya.
Baca Juga: Bus Umum Jadi Lokasi Pelecehan, DPRD Surabaya: Ini Alarm Bahaya!
Di sisi lain, posisi Surabaya dalam Program DTSEN disebut sangat strategis. Kota Pahlawan bukan hanya menjalankan program pusat, tetapi menjadi contoh nasional melalui kerja sama resmi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Program ini juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur. Bahkan, Ibu Gubernur meminta agar pendataan DTSEN dilakukan secara serentak di 37 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan Surabaya sebagai daerah percontohan atau starter,” ungkapnya.
Dengan status tersebut, DPRD menilai Surabaya tidak boleh tertinggal dalam menuntaskan problem data. Justru sebagai percontohan, Surabaya dituntut lebih cepat dan lebih rapi dibanding daerah lain.
Baca Juga: Surabaya Kondusif, Armuji dan Madas Sepakat Akhiri Polemik
“Karena Surabaya menjadi contoh, maka penyelesaian data ini harus melibatkan semua pihak, termasuk DPRD. Jangan sampai kabupaten atau kota lain justru bisa menyelesaikan pendataannya lebih cepat daripada Surabaya,” tegas Cak Yebe.
Komisi A DPRD Surabaya juga mulai menyoroti metode pendataan yang selama ini mengandalkan ASN sebagai surveyor lapangan. Menurut Cak Yebe, pendekatan tersebut perlu dievaluasi, terutama untuk wilayah dengan karakteristik khusus.