NAWACITAPOST.COM – DPRD Kota Surabaya serius menyiapkan regulasi baru untuk pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak, para legislator ini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (3/7/2025), untuk melihat langsung penerapan rumah murah di daerah lain.
Mereka meninjau kawasan Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan—proyek hunian seluas 4,2 hektare yang menyasar MBR, termasuk kalangan guru.
“Perumahan ini terdiri dari 386 unit rumah tipe 36 di atas lahan 60 meter persegi. Kami pelajari betul model pembiayaannya dan keberpihakan pada warga berpenghasilan rendah,” ujar Yona Bagus Widyatmoko, Ketua Komisi A DPRD Surabaya.
Baca Juga: 'Kuota Siluman': SPMB Sidoarjo Diduga Sarat Suap, Potensi Gratifikasi Capai Miliaran Rupiah!
Yona, yang akrab disapa Cak YeBe, menyoroti keberanian pemerintah Kendal memberi prioritas kepada profesi guru. “Luar biasa, para guru mendapat prioritas di sini. Ini bisa kami rekomendasikan untuk diterapkan di Surabaya,” ujarnya.
Pansus juga menekankan pentingnya grand design perumahan MBR di Surabaya—lengkap dengan target unit dan jangka waktu pencapaian.
“Kami ingin tahu berapa target rumah untuk MBR di Kendal. Kalau Kendal mampu menargetkan 3.400 unit, Surabaya tidak punya alasan untuk tidak bisa,” tegas Saifuddin, Ketua Pansus dari Fraksi Demokrat.
Baca Juga: DPRD Surabaya: 144 Penyakit Tak Bisa Dirujuk Tak Punya Dasar Hukum!
Selama diskusi bersama Pemkab Kendal, Dinas Perkim, PUPR, Kantor Pertanahan, hingga pengembang PT Asattu, terungkap bahwa kawasan BSA tidak hanya menyediakan rumah tapak, tapi juga dua blok rusunami dan sembilan ruko.
Lahan BSA berasal dari Bank Tanah Negara di bawah ATR/BPN, dan seluruh konsepnya mengusung “rumah hijau” yang ramah lingkungan.
“Ini tidak hanya soal rumah murah, tapi juga hunian sehat dan berkelanjutan,” imbuh Saifuddin.
Baca Juga: Banjir dan Rob Berulang, DPRD Surabaya Dorong Pemkot Bangun Bunker Air sebagai Solusi
Pansus turut mewawancarai Tusyani, salah satu warga yang menempati rumah MBR. Ia mengaku sangat terbantu dengan skema pembayaran yang ringan.
“Saya bayar DP Rp5 juta, cicilannya Rp1.060.000 per bulan selama 240 bulan. Sangat terbantu,” kata pria yang bekerja sebagai tukang bangunan itu.