NAWACITAPOST.COM - Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo, menilai kebijakan pembatasan jam malam anak yang diterbitkan Wali Kota Surabaya harus dijalankan dengan strategi yang matang dan menyeluruh. Ia menekankan, tanpa sosialisasi yang kuat, kolaborasi lintas program, serta monitoring dan evaluasi yang konsisten, kebijakan ini dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas.
"Pada awalnya itu secara umum penilaian pertamanya adalah dari sosialisasi. Apakah sudah cukup, atau masih kurang? Nah itu dulu yang harus dipastikan oleh pemerintah," ujar Cahyo saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Selasa (24/6/2025).
Menurutnya, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat — terutama anak-anak dan orang tua mereka — memahami tujuan dan mekanisme pembatasan jam malam tersebut. Ia mengkritisi bahwa jika informasi belum menyebar luas di tingkat RT, RW, LPMK hingga kelurahan, maka implementasi di lapangan akan sulit berhasil.
Baca Juga: Pansus RPJMD: Kolaborasi Dinsos, Swasta, dan Komunitas Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan
Cahyo menambahkan bahwa keberhasilan program ini tidak dapat berjalan sendiri. Perlu dukungan melalui kegiatan-kegiatan positif bagi remaja, seperti taman bacaan masyarakat (TBM) dan program edukatif lainnya yang mendorong anak-anak untuk tetap aktif dan produktif di waktu luang.
"Program ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus dikolaborasikan dengan program lain yang punya efek menekan kenakalan remaja. Misalnya TBM, taman bacaan yang aktif di kampung-kampung, bisa menjadi alternatif aktivitas anak-anak," jelas Cahyo.
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev). Pemerintah harus memiliki tolok ukur yang jelas terhadap kondisi kenakalan remaja di Surabaya, apakah tergolong tinggi, sedang, atau rendah, serta dampak konkret dari kebijakan tersebut.
Baca Juga: Bang Jo: Kepala Sekolah Tambah Pagu Diam-Diam Harus Disanksi!
"Monitoring-nya dimulai dari internal Pemkot, apakah semua perangkatnya sudah paham, termasuk lurah, RT/RW, dan tokoh masyarakat? Lalu evaluasinya, harus berbasis waktu dan data. Apa dampaknya setelah sebulan diterapkan? Positifnya apa? Negatifnya apa?" katanya.
Cahyo juga mengingatkan agar dasar kebijakan publik harus bersumber dari data yang valid. Menurutnya, suatu kebijakan seharusnya merupakan hasil proses sistematis: dari data, menjadi informasi, lalu pengetahuan, dan akhirnya menjadi kebijakan.
"Kalau Pemkot Surabaya mengeluarkan kebijakan seperti ini, artinya mereka harus punya dasar pengetahuan dari data yang diolah. Maka itu, indikator tingkat kenakalan remaja juga harus dibuka, agar bisa dipertanggungjawabkan," tutupnya.
Cahyo menyimpulkan bahwa ada tiga kunci utama agar kebijakan jam malam anak benar-benar efektif: sosialisasi masif, kolaborasi program pendukung, dan evaluasi berkala. ***