NAWACITAPOST.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menekankan perlunya penyusunan ulang atau penyempurnaan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Alasannya, dokumen strategis tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan dinamika ekonomi dan geopolitik global yang terus berubah.
“RPJMD harus lebih adaptif terhadap perkembangan situasi global dan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini,” tegas Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, Kamis (17/4/2025).
Fathoni mengingatkan, sebagai pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan, RPJMD tidak boleh hanya berpijak pada visi-misi normatif. Ia menilai dokumen yang diajukan Pemkot belum memperhitungkan realitas ekonomi dunia yang terus berubah cepat.
Baca Juga: Dishub Tindak Jukir Liar di 16 Titik, DPRD Surabaya Minta Konsistensi
“Dalam pembahasan awal RPJMD, kami mencermati dokumen ini belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan dagang antarnegara, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan harga komoditas yang tidak stabil,” paparnya.
Ia mengakui, RPJMD 2025–2029 merupakan turunan dari visi-misi pasangan Eri Cahyadi dan Armuji saat maju di Pilkada 2024. Namun ia menilai, konteks saat itu berbeda jauh dengan situasi saat ini.
“Perang dagang belum sekuat ini, dan ketidakpastian ekonomi belum sebesar hari ini. Maka dari itu, kita usulkan agar RPJMD disempurnakan agar lebih adaptif,” ujarnya.
Baca Juga: Tubagus Lukman: Bangunan Tak Legal Tapi Dapat Air dan Listrik, Ini Ironis!
Fathoni menekankan, meski dampak krisis global belum dirasakan langsung oleh masyarakat Surabaya, namun pengaruh jangka panjangnya tidak bisa diabaikan. Menurutnya, krisis global akan berdampak pada daya beli masyarakat, arus investasi, dan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Situasi ekonomi global harus jadi salah satu referensi utama dalam menyusun target-target RPJMD, terutama soal penerimaan pajak dan retribusi,” tandasnya.
Selain faktor ekonomi, Fathoni menyoroti pentingnya sektor pendidikan dalam strategi pengentasan kemiskinan. Ia mengingatkan bahwa pemberian bantuan langsung tidak cukup untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Baca Juga: Achmad Nurdjayanto: PJU Rusak, CCTV Tak Maksimal, Rentan Aksi Kriminal dan Kecelakaan
“Pendidikan adalah pemutus mata rantai kemiskinan yang paling fundamental. Saya berharap Pemkot bisa memfasilitasi program-program seperti Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat,” katanya. ***