NAWACITAPOST.COM – Jumlah tunggakan pajak di Kota Surabaya yang mencapai angka fantastis Rp1,7 triliun memicu sorotan tajam dari DPRD. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Yuga Prastisabda Widyawasta, mendesak pemerintah kota untuk tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap para penunggak, khususnya dari kalangan pengembang.
“Pemkot harus bertindak tegas kalau tidak ada iktikad baik, ini bisa dikategorikan sebagai pengemplangan pajak," kata Yuga, Senin (14/4).
Menurut legislator dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, banyak dari penunggak pajak berasal dari sektor properti, yang seharusnya sudah memiliki kemampuan membayar kewajiban pajak mereka sejak usaha berjalan.
Baca Juga: DPRD Surabaya: Wacana Kenaikan Tiket KBS Harus Dikaji, Jangan Membebani Warga
“Pajak ini mengikat langsung begitu usaha berjalan. Alasan belum laku atau belum balik modal, itu tidak bisa dijadikan pembenaran,” tegasnya.
Yuga mendorong agar Pemkot tidak hanya mengandalkan surat peringatan dan teguran administratif, tetapi juga mulai menerapkan langkah hukum dan tindakan fisik seperti penyegelan atau penyilangan.
"Lakukan tindakan seperti penyegelan atau penyilangan perlu dilakukan,” ujarnya.
Baca Juga: Polemik Armuji, ASR Angkat Suara: Surabaya Bukan Tempat untuk Arogansi!
Ia menegaskan bahwa regulasi sudah mengatur mekanisme penagihan secara bertahap. Namun jika sampai teguran ketiga tetap diabaikan, maka penyitaan aset menjadi langkah yang wajar dalam konteks hukum perpajakan.
“Sudah triliunan nilainya. Kalau dibiarkan, ini jadi preseden buruk bagi tata kelola pajak di Surabaya,” lanjut Yuga.
Menurutnya, sistem perpajakan modern sudah sewajarnya tidak memberi ruang bagi pelaku usaha yang abai terhadap kewajiban mereka. Oleh karena itu, ia mendukung langkah hukum sebagai upaya memberikan efek jera.
Baca Juga: Jan Hwan Diana Minta Maaf dan Siap Cabut Laporan ITE Terhadap Armuji
“Pemkot harus tegas. Kalau tidak ada tindakan, kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan akan runtuh,” pungkasnya. ***