NAWACITAPOST.COM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota dalam memperkuat peran camat untuk menangani berbagai persoalan sosial di wilayahnya.
Menurutnya, pengarahan yang diberikan Wali Kota kepada para camat merupakan langkah strategis guna memastikan mereka dapat bertanggung jawab penuh terhadap kondisi di masing-masing kecamatan.
“Penguatan kapasitas camat sangat penting agar masalah yang muncul bisa segera ditangani tanpa harus selalu melibatkan pimpinan kota secara langsung. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap camat juga akan meningkat,” ujar Yona, Minggu (16/3/2025).
Politisi Gerindra ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara camat dengan berbagai pihak, termasuk dalam program padat karya dan pemanfaatan aset daerah. Menurutnya, kolaborasi ini bisa menjadi solusi dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Camat harus bisa menggandeng perusahaan-perusahaan di sekitar wilayahnya untuk menciptakan program-program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, mereka juga bisa memanfaatkan aset atau lahan milik Pemkot Surabaya untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran,”
Meski memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Yona menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap implementasinya. Ia menilai, meskipun camat memiliki wewenang yang besar, pengawasan dari Pemkot dan DPRD tetap diperlukan agar kebijakan ini berjalan sesuai tujuan.
“Kami di DPRD akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini. Jangan sampai ada celah yang membuat kebijakan tidak terlaksana dengan maksimal,” tegasnya.
Selain itu, Yona juga menekankan pentingnya transparansi dalam sistem pengaduan warga. Ia berharap setiap laporan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
Menyoroti persoalan rumah kos yang tidak terdaftar, Yona mendukung langkah Pemkot Surabaya untuk menginstruksikan camat bekerja sama dengan RT dan RW dalam mendata penghuni kos. Ia menilai langkah ini krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota.
“Data penghuni kos harus terpantau dengan baik. Ini penting agar aparat bisa dengan mudah melacak identitas penghuni jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Yona berharap kebijakan Pemkot Surabaya selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami di DPRD siap mendukung penuh kebijakan yang pro-rakyat dan akan terus melakukan pengawasan agar implementasinya di lapangan berjalan dengan baik,” pungkasnya. ***