NAWACITAPOST.COM – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar hearing bersama sejumlah instansi, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bapemkesra, Bappeda, serta Baznas Kota Surabaya, pada Senin (6/10/2025).
Agenda tersebut menyoroti persoalan tumpang tindih penyaluran bantuan untuk warga Surabaya antara Baznas dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Bantuan yang dimaksud meliputi berbagai sektor, seperti pendidikan (tebus ijazah), kesehatan (BPJS Kesehatan), dan sosial (bedah rumah).
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Baznas dan Pemkot agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan saling melengkapi.
“Perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Baznas dan Pemerintah Kota Surabaya, agar bantuan yang diberikan bisa saling melengkapi satu dengan yang lain,” ujar Johari.
Menurut politisi yang akrab disapa Bang Jo ini, kolaborasi dapat dilakukan dengan memadukan sumber anggaran dari Baznas dan data penerima bantuan dari dinas terkait.
“Anggarannya bisa dari Baznas, sementara untuk data penerima bantuan bisa dari dinas terkait, misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan,” tambahnya.
Bang Jo juga menilai perlunya sosialisasi mengenai proporsi dan mekanisme penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh Baznas kepada masyarakat.
“Perlu untuk dilakukan sosialisasi jumlah prosentase bantuan yang bisa disalurkan oleh Baznas untuk warga lewat zakat, infaq dan sedekah,” ujarnya.
Dalam bidang pendidikan, Bang Jo menyoroti sekitar 12 ribu siswa di Surabaya yang rentan putus sekolah akibat faktor ekonomi. Ia mendorong agar Baznas dapat memprioritaskan bantuan biaya pendidikan bagi kelompok ini.
“Menurut data yang ada, sekitar 12 ribu siswa di Surabaya yang rentan putus sekolah, paling banyak terkait masalah ekonomi. Salah satunya yaitu ada satu siswa SMK di wilayah Surabaya Barat yang rentan putus sekolah karena tidak adanya biaya transportasi. Ini barangkali bisa menjadi prioritas untuk diberikan bantuan oleh Baznas,” jelas Bang Jo.
Sementara di bidang kesehatan, ia berharap Baznas dapat mengoptimalkan bantuan bagi warga yang tidak tercakup BPJS Kesehatan.
“Warga yang tidak ditanggung BPJS dan harus hutang kesana kemari untuk biaya pengobatannya. Barangkali ini yang bisa mendapat prioritas bantuan dari Baznas,” ujar Bang Jo.
Menutup pernyataannya, Bang Jo berharap Baznas Kota Surabaya terus berbenah agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.
“Apa yang menjadi kekurangan di Baznas Kota Surabaya, kedepannya bisa kita perbaiki bersama-sama, sehingga masyarakat tetap bisa memperoleh kemanfaatan dari Baznas,” pungkasnya. ***
