NAWACITAPOST.COM – Menjelang pelaksanaan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimulai 1 Oktober 2025, DPRD Surabaya meminta pemerintah kota tidak bekerja sendiri. Kader Surabaya Hebat (KSH) diminta diberdayakan maksimal untuk memastikan pendataan berjalan cepat, akurat, dan tidak membebani aparatur sipil negara (ASN).
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menegaskan bahwa momentum DTSEN harus dimanfaatkan sebagai ajang penguatan kelembagaan KSH. “Per Agustus 2025, tercatat ada 29.171 KSH yang aktif bekerja sesuai tugas dan amanah perwali,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).
Menurut Kahfi, penumpukan beban kerja ASN bisa dihindari jika Pemkot benar-benar memaksimalkan peran KSH yang sudah terbukti aktif bergerak di tingkat RT. “Masih ada kekurangan yang harus segera dimaksimalkan, khususnya terkait beban kerja kader. Jika memiliki payung hukum yang jelas, target kerja dan pemetaan kebutuhan berdasarkan wilayah akan lebih pasti dan tidak berubah-ubah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pendataan tidak hanya soal teknis, tetapi soal kolaborasi. “Pendataan tidak boleh menumpuk pekerjaan baru bagi ASN. Kehadiran KSH ini penting untuk mempercepat DTSEN sekaligus menghindari tumpang tindih tugas. Payung hukum yang ada sekarang sudah baik, tapi masih kurang detail. Kita butuh aturan yang jelas dan komprehensif agar KSH benar-benar menjadi pilar pelayanan kemasyarakatan,” kata Kahfi.
Dari pihak Pemkot, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, M. Fikser, menegaskan bahwa DTSEN adalah program strategis nasional yang harus dijalankan dengan serius. “DTSEN adalah fondasi kebijakan akurat. Program ini menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi warga dengan mencocokkannya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelasnya, Sabtu (27/9/2025).
Fikser memaparkan bahwa ratusan petugas DTSEN sudah menjalani pelatihan intensif pada 25–28 September 2025. Mereka akan turun ke lapangan mulai 1 hingga 31 Oktober 2025 dengan sistem digital. “Pendataan dilakukan menggunakan aplikasi FASIH-Mobile. Warga diminta kooperatif saat petugas mendata identitas keluarga, kondisi rumah, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga sarana prasarana rumah tangga. Petugas juga akan mengambil foto rumah serta mencatat lokasi dengan geotag untuk memastikan akurasi,” tambahnya.
Surabaya sendiri ditetapkan sebagai kota percontohan dalam pembaruan DTSEN. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari total 3,04 juta penduduk, sekitar 2,98 juta jiwa atau 97 persen datanya sudah padan dengan sistem DTSEN. Namun masih ada sekitar 291 ribu data yang harus diverifikasi ulang bersama Pemkot Surabaya.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan perlunya kerja cepat untuk menutup celah data. Ia menyebut Surabaya punya potensi besar menjadi kota dengan basis data sosial-ekonomi paling valid di Indonesia. ***
