NAWACITAPOST.COM – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Provinsi Jawa Timur resmi menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pertama pada Kamis (20/3/2025) di Pana House, Surabaya. Acara ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan kepengurusan dan penyusunan strategi organisasi ke depan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, dalam sambutan virtualnya, menegaskan bahwa Muswil ini adalah langkah awal untuk memperkuat struktur organisasi.
"Ini merupakan momentum penting dalam melaksanakan Musyawarah Wilayah pertama, sekaligus menegaskan keberadaan Gerakan Rakyat sebagai wadah perjuangan bersama," ujarnya.
Ketua DPW Gerakan Rakyat Jatim, Prof. Dr. H. Misranto, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa organisasi ini terbentuk atas mandat dari DPP pada Agustus 2024. Sejak saat itu, pihaknya segera menyusun struktur kepengurusan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
"Setelah menerima mandat, kami segera membentuk kepengurusan inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan mengajak berbagai tokoh masyarakat serta agama untuk turut serta. Alhamdulillah, dalam dua bulan, DPW Gerakan Rakyat Jatim terbentuk, termasuk kepengurusan di 38 kabupaten/kota," ungkapnya.
Gerakan Rakyat: Organisasi Inklusif yang Siap Mewadahi Aspirasi Masyarakat
Misranto menegaskan bahwa Gerakan Rakyat adalah organisasi terbuka yang tidak membatasi keanggotaan berdasarkan latar belakang politik atau organisasi.
"Siapa pun boleh bergabung, baik dari Golkar, PDI, maupun partai lain. Bahkan mereka yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres pun diterima. Ini adalah gerakan rakyat, bukan gerakan eksklusif untuk kelompok tertentu," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Gerakan Rakyat memiliki beberapa fokus utama, yakni:
1. Mendorong pembangunan yang transparan dan bebas korupsi.
2. Memperjuangkan hak masyarakat, khususnya yang kurang mendapat perhatian.
3. Meningkatkan kesejahteraan dengan mempercepat pembangunan yang merata.
4. Menampung dan menyuarakan aspirasi rakyat agar didengar oleh pemangku kebijakan.
5. Memberikan edukasi politik agar masyarakat lebih memahami hak dan perannya dalam bernegara.
