Saat dipanggil ke Grahadi untuk diberi tahu bahwa PSBB akan diberlakukan di Surabaya Raya, Risma terlihat jengah dan enggan menjawab wartawan. Ia sudah mengambil inisiatif menutup titik-titik masuk ke Surabaya untuk mencegah penyebaran wabah, tapi dimentahkan oleh Khofifah yang merasa dilangkahi.
Begitu PSBB disetujui pusat, Khofifah unjuk gigi dan langsung gas poll. Pikirnya, kapan lagi bisa ngerjain Risma. Selama ini ia sudah berkali-kali dikerjain Risma, bahkan baliho atau billboard gambar Khofifah pun dicekal di Surabaya.
Munculnya klaster baru di pabrik rokok Sampoerna membuat Risma makin terpojok, apalagi ketika Khofifah menganggapnya lelet dalam merespons kasus ini.
Yang teranyar, Risma merajuk karena rumah sakit di Surabaya lebih banyak dipenuhi pasien dari luar Surabaya. Pernyataan itu dibantah dan dimentahkan oleh banyak pihak.
Kalau toh faktanya benar, pernyataan Risma itu dianggap diskriminatif. Mungkin Risma berpikir mau menerapkan model zonasi seperti dalam penerimaan murid sekolah.
Bukan cuma komunikasi vertikal yang bermasalah. Komunikasi horizontal Risma dengan DPRD Surabaya juga memanas. Fraksi-fraksi non-PDIP mendesak pembentukan panitia khusus karena tidak puas atas kinerja Risma. Desakan ini ditolak PDIP, tapi hubungan Risma dengan Dewan telanjur hambar.
Gaya kepemimpinan Risma yang "one woman show" tidak cocok diterapkan untuk mengatasi musibah wabah ini. Reputasinya bisa tercoreng karena kebijakannya yang inaktif. Sebaliknya, Khofifah terus menunjukkan strong leadership dengan memperpanjang PSBB di Surabaya Raya dan memperluasnya di Malang Raya.
Emak-emak ini akan terus bersaing sampai pada puncaknya di pilkada Surabaya, Desember nanti. Untuk sementara ini Khofifah masih memimpin di depan. Kalau Risma tidak bisa menyalip di tikungan, ia akan kehilangan Surabaya, dan reputasi politiknya akan tercoreng. (*)