NAWACITAPOST.COM — Pengamat Kebijakan Publik dari Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, merespons isu yang beredar terkait potensi pemberhentian Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara karena dinilai belum mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Menurut Yohanes, terlalu dini untuk menilai kinerja Suahasil mengingat masa jabatannya sebagai Menkeu belum genap 100 hari sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026.
Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang menjabat sejak 8 September 2025 hingga 14 September 2026. Oleh karena itu, ia mengingatkan Prabowo agar mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan terkait pergantian Menteri Keuangan.
“Kalau menuntut hasil diwaktu yang relatif sangat singkat kurang dari 100 hari maka itu sangat mustahil karena makroekonomi dan pembalikan tren ekonomi ditengah tekanan ekonomi global saat ini sangat tidak proposional. Presiden Prabowo harus memikirkan ini jangan gegabah dalam menilai kinerja kemenkeu baru ini,” kata Yohanes kepada Nawacitapost.com melalui pesan teks, Kamis (19/11/2026).
Tekanan Ekonomi Global dan Waktu Ideal Evaluasi
Yohanes menilai Kepala Negara perlu mempertimbangkan besarnya tekanan ekonomi global yang terjadi sejak masa kepemimpinan Purbaya hingga Suahasil saat ini.
“Presiden harus pertimbangkan juga terkait beratnya tekanan ekonomi global dimasa Purbaya hingga masanya Suahasil saat ini,” tuturnya.
Meski demikian, Yohanes mengakui bahwa publik memiliki hak untuk menilai arah komunikasi, ketegasan sikap, serta kebijakan yang diambil Suahasil pada awal masa kepemimpinannya.
“Publik sah-sah saja menilai arah komunikasi, ketegasan sikap, dan arah kebijakan diawal kepemimpinan Suahasil,” ucap dia.
Lebih lanjut, Yohanes menilai waktu ideal untuk mengevaluasi hasil kinerja seorang pejabat berada pada rentang 100 hari hingga enam bulan masa kepemimpinan.
Namun, evaluasi terhadap Menteri Keuangan dinilai memiliki tantangan tersendiri karena kondisi ekonomi global sangat memengaruhi perekonomian dalam negeri.
Risiko Bongkar Pasang Kabinet dan Hak Prerogatif Presiden
Yohanes menambahkan bahwa Prabowo perlu mempertimbangkan secara matang apabila ingin melakukan pergantian Menteri Keuangan. Sebab, bongkar pasang kabinet dalam waktu relatif singkat berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.
“Prabowo harus pertimbangkan matang-matang sebab bongkar pasang kabinet dalam waktu yang relatif singkat menjabat berpengaruh terhadap ketidakstabilan ekonomi,” imbuhnya.
Di sisi lain, Yohanes menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Prabowo memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan sosok pembantu yang dinilai mampu mendukung kinerjanya dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan ke depan.
“Untuk perombakan jajaran kabinet itu hak prerogratif presiden, Prabowo menilai pembantunya yang bisa mendukung kinerjanya dalam mewujudkan visi dan misi kedepannya,” pungkas Yohanes.(Fifi Abdurahman)