NAWACITAPOST.COM — Keputusan mengejutkan datang dari panggung politik nasional ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari kursi RI 2.
Langkah dramatis tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sontak, wacana mengenai konstelasi politik baru dan teka-teki sosok penggantinya langsung bergulir kencang di tengah publik. Niat pengunduran diri Gibran mencuat di tengah pusaran polemik hukum yang kian memanas, menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.
Baca Juga: Kobarkan Semangat Atlet Muda, Wawali Harris Bobihoe Keliling Venue Pertandingan Porprov Jabar XV
Dalam putusan kasasi tersebut, MA mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran tidak sah serta batal demi hukum. Menanggapi niat pembantunya tersebut, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan tidak menolak keputusan Gibran.
Kendati demikian, Kepala Negara tetap menyarankan agar Gibran terus berjuang dan memanfaatkan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui mekanisme hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Meskipun pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu belum berstatus resmi, bursa calon Wakil Presiden pengganti mulai memanas. Sejumlah nama elit politik papan atas langsung mencuat ke permukaan.
Figur-figur potensial yang ramai diperbincangkan antara lain Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Politisi Senior PDIP Puan Maharani, serta Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Juga: Bekasi Peringati Hari Pahlawan: Momentum Kobarkan Semangat Pengabdian Mengisi Kemerdekaan
Tidak hanya ketiga figur tersebut, kalkulasi politik juga mengarah pada jajaran ketua umum partai politik anggota koalisi pemerintahan.
Nama-nama seperti Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Bahlil Lahadalia (Golkar) dinilai memiliki peluang masuk dalam radar pertimbangan utama.
Menanggapi dinamika politik yang berkembang rapidly ini, Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, memberikan analisis mendalam.
Menurutnya, apabila Gibran benar-benar melepaskan jabatannya, sosok pengganti yang akan mengisi kursi kosong tersebut kemungkinan besar merupakan buah dari negosiasi intensif antara Presiden Prabowo dan partai-partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024.
Namun, Efriza menegaskan bahwa jalan menuju kursi RI 2 tidak sepenuhnya tertebak karena adanya koridor hukum konstitusi yang membuka ruang bagi skenario tak terduga.
“Meski begitu, kemungkinan kejutan dapat juga terjadi, karena sifat dari prosedur konstitusionalnya adalah Presiden mengusulkan dua nama kepada MPR untuk dipilih, bukan melalui penunjukan langsung,” kata Efriza kepada Nawacitapost.com melalui keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).
Efriza menambahkan bahwa variabel kejut bisa saja mengacak perpolitikan nasional, termasuk munculnya tokoh dari luar lingkaran partai.
“Sehingga, bisa saja nama kejutan yang tidak diperkirakan sebelumnya dapat mencuat dan malah dipilih, bahkan bisa saja tidak dari partai politik tetapi dari unsur profesional atau militer, misalnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Efriza menilai penentuan sosok pengganti Gibran tidak akan semata-mata mengandalkan tingkat popularitas figur di mata publik.
Terdapat seperangkat kriteria strategis yang akan menjadi kalkulasi utama Presiden Prabowo, di antaranya faktor loyalitas yang teguh, besarnya dukungan kekuatan partai politik, kemampuan menjaga keseimbangan koalisi, serta kapasitas dalam menjaga stabilitas politik nasional.
Di akhir analisisnya, Efriza menggarisbawahi dua variabel kunci yang diyakini menjadi pertimbangan geopolitik internal Istana.
Figur yang terpilih diprediksi adalah sosok yang mampu memperkuat konsolidasi pemerintahan Prabowo sekaligus tidak berpotensi menjadi rival politik pada Pilpres 2029 mendatang. Selain itu, figur tersebut diperkirakan bukan sosok yang dapat membawa kembali pengaruh politik Presiden Joko Widodo ke dalam lingkar kekuasaan.(Fifi Abdurahman)