NAWACITAPOST.COM — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pengunduran diri secara sukarela menjadi jalan yang jauh lebih cepat dan minim guncangan untuk menyelesaikan polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ketimbang harus menempuh jalur pemakzulan (impeachment) yang rumit.
Pandangan mendasar tersebut disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada Selasa (10/11/2026).
Ia menekankan bahwa langkah mengundurkan diri dapat menyelamatkan bangsa dari pergolakan politik dan proses hukum yang menyita waktu.
“Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri aja mundur,” tegas Mahfud.
Perbandingan Pengunduran Diri dan Pemakzulan
Mahfud menjelaskan, apabila opsi pengunduran diri tidak diambil sementara pemenuhan syarat pemakzulan terpenuhi, maka mekanisme pemberhentian mau tidak mau harus bergulir melalui koridor konstitusi.
“Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu,” ujarnya.
Kendati demikian, Pakar Hukum Ketatanegaraan ini menegaskan bahwa ketidakpastian sosok pengganti tidak boleh menjadi alasan untuk menyetop atau memperlambat proses hukum dan ketatanegaraan yang sedang berjalan.
“Pokoknya proses ini jangan berhenti hanya karena mencari pengganti,” kata Mahfud.
Ia juga secara tegas menolak wacana penggantian jabatan yang dilakukan secara satu paket antara Presiden dan Wakil Presiden.
Menurutnya, tidak ada pijakan hukum maupun alasan kuat untuk meminta Presiden Prabowo Subianto ikut meletakkan jabatan.
“Gak mungkin dong kita minta Presiden berhenti satu paket. Pak Prabowo kan tidak punya masalah apa-apa,” ucap Mahfud.
Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Secara teknis ketatanegaraan, apabila terjadi kekosongan pada posisi Wakil Presiden, prosedur pengisiannya telah diatur secara rinci dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat dalam jangka waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan langsung oleh Presiden.
Melalui mekanisme ini, Presiden menyerahkan dua nama calon, lalu MPR menetapkan satu nama terpilih.
Alur ini jauh lebih ringkas dibandingkan jalur pemakzulan yang menuntut tahapan berlapis, mulai dari pengusulan di DPR hingga pemeriksaan dugaan pelanggaran hukum di Mahkamah Konstitusi.
Meski demikian, pernyataan Mahfud MD ini merupakan gambaran analisis politik dan hukum atas opsi penyelesaian polemik.
Pada akhirnya, baik skenario pengunduran diri secara sukarela maupun mekanisme pemberhentian tetap wajib mengacu pada prosedur hukum dan ketentuan konstitusi yang berlaku di Indonesia.(***)