NAWACITAPOST.COM — Keputusan mengejutkan mengguncang Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Langkah drastis ini diduga kuat sebagai strategi untuk mengamankan posisi mereka di jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tiga kader utamanya yang kini menjabat di Kabinet Merah Putih secara mengejutkan mengumumkan pengunduran diri serentak dari seluruh aktivitas kepartaian pada Senin (9/11/2026).
Tiga jajaran elite yang menyatakan mundur tersebut yakni Sekretaris Jenderal DPP PSI sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Ketua Umum DPP PSI sekaligus Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Isyana Bagoes Oka, serta pengurus pusat PSI yang menjabat Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha.
Surat pengunduran diri ketiganya dilaporkan telah diterima langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
Raja Juli Antoni mengonfirmasi bahwa pengunduran dirinya dari jabatan Sekjen dan kepengurusan partai bertujuan agar dapat lebih fokus menjalankan amanah sebagai Menteri Kehutanan.
Alasan senada disampaikan Isyana Bagoes Oka yang memilih melepaskan jatan partai demi memusatkan perhatian pada tugasnya di kementerian.
Namun, nada berbeda disampaikan Giring Ganesha. Mantan Ketua Umum PSI itu mengungkapkan bahwa keputusannya dilatarbelakangi oleh dinamika perjalanan partai yang dinilainya tidak lagi sejalan dengan prinsip dan perjuangan politik yang ia yakini sejak awal.
Langkah pengunduran diri secara bersamaan ini memantik sorotan tajam dari kalangan pengamat politik.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, menilai ada kejanggalan di balik alibi fokus pada tugas negara yang dilemparkan ke publik.
"Ini memang sangat menarik, karena ketiga kader PSI ini punya peran penting di PSI. Dan kalau misalnya ikut narasi, seperti apa yang disampaikan oleh Raja Antoni, yaitu terkait dengan dia mengatakan bahwa fokus ingin berada di dalam jajaran Prabowo, dan fokus dalam mengurus negara, pertanyaan paling mendasarnya adalah, kenapa dari dulu narasi itu tidak dikeluarkan?," tegas Yohanes saat dihubungi melalui saluran telepon, Selasa (10/11/2026).
Yohanes menyoroti timing atau momentum pengunduran diri yang bertepatan dengan menguatnya sejumlah polemik politik nasional, seperti isu surat keterangan (suket) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, hingga dugaan isu penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dosen Universitas Pamulang tersebut mengindikasikan adanya tekanan internal yang memaksa ketiga tokoh tersebut berada di persimpangan jalan politik.
"Ada tekanan internal, apakah mau loyal terhadap PSI yang dikenal partainya Pak Jokowi, atau mau tetap di dalam pemerintahan dengan menarik diri dari PSI dan fokus membantu Pak Prabowo dalam mengurus terkait dengan pemerintahan?," tuturnya.
Yohanes menduga kuat bahwa keputusan melepas atribut PSI merupakan taktik kalkulatif untuk mengamankan posisi mereka di kursi kabinet, sekaligus memisahkan diri dari pusaran konflik internal dan dinamika partai. Lebih jauh, manuver ini dibaca sebagai sinyal pergeseran peta dukungan politik.
"Ketiga mereka menyatakan keluar dari PSI, dan ingin fokus mengurus negara, maka pesan tersirahnya di sana adalah bahwa mereka secara tidak langsung dan terselubung mereka menyampaikan bahwa mereka ada di kubunya Pak Prabowo saat ini, gitu," pungkas Yohanes.(Fifi Abdurahman)